SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Produsen otomotif asal Jepang, Nissan dikabarkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 10 ribu pekerja di seluruh dunia. Restrukturisasi besar-besaran perusahaan, menyusul penjualan Nissan turun di pasar utama seperti China dan Amerika Serikat (AS), Selasa (13/05/2025).
Pasalnya, sebanyak 10 ribu pekerja yang di PHK tersebut menambah jumlah daftar PHK pegawai Nissan menjadi 20 ribu orang atau 15 persen dari keseluruhan tenaga kerjanya. Meski begitu, hingga kini, Nissan belum memberikan pernyataan resmi.
Baca juga: Tembus Belasan Ribu SPK, Jaecoo Minta Maaf Imbas Inden Panjang J5 EV
Diketahui, kinerja Nissan terus melemah akibat kegagalan mengikuti tren peningkatan permintaan mobil hybrid di AS, serta tak mampu mempertahankan keunggulan awal dalam segmen kendaraan listrik.
Sedangkan di China, pasar otomotif terbesar dunia, penjualan Nissan lesu dan kehilangan pangsa pasar. Selain itu, pabrikan yang bermarkas di Yokohama, Jepang ini kehilangan tajinya dalam segmen hybrid di AS, di mana pasar elektrifikasi sedang bertumbuh.
Baca juga: Resmi Meluncur, Morbidelli T502X dan Benda LFC 700 Pro Umumkan Harga Spesial
Menindaklanjuti masalah tersebut, tak hanya di Negeri Paman Sam, Nissan juga sedang berjuang di China, di mana mereka ingin menghentikan penurunan penjualan dengan meluncurkan sekitar 10 kendaraan baru pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai informasi, langkah lainnya dilakukan oleh Nissan adalah menutup pabriknya di Thailand di bulan Juni mendatang bersamaan dengan dua fasilitas lainnya yang belum disebutkan lokasinya.
Baca juga: Yamaha Luncurkan Skuter Listrik ‘EC-06’ yang Mampu Tempuh 169 Km
Belum lama ini, Nissan juga mengkonfirmasi membatalkan rencana pembangunan pabrik senilai 1,1 miliar dolar AS, yang akan menerima subsidi pemerintah, untuk baterai kendaraan listrik di pulau Kyushu, Jepang.
Oleh karenanya, kinerja yang lemah memaksanya untuk memangkas proyeksi laba sebanyak empat kali untuk tahun keuangan yang baru saja berakhir. Bahkan, sebelumnya Nissan dan Honda sempat menjajaki merger senilai Rp 981 triliun. Namun, kesepakatan itu gagal pada awal 2025 karena perbedaan visi bisnis dan ketidaksepakatan soal struktur kepemimpinan pascamerger. jk-01/dsy
Editor : Desy Ayu