Presiden Prabowo Subianto, Siap Bertolak ke Teheran jika Indonesia Disetujui Jadi Mediator Konflik Iran-AS-Israel
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta -Tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, mendapat tanggapan sejumlah pihak. Terutama terkait relasi Indonesia dengan ketiga negara memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkan peran tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Teheran jika Indonesia disetujui jadi mediator konflik Iran-AS- Israel.
Eks Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkap syarat agar RI bisa jadi mediator konflik AS-Israel vs Iran. Menurutnya, harus ada keinginan dari kedua belah pihak.
Hal itu diungkap Hassan usai diskusi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (3/3/2026). Hasan mengatakan untuk menjadi mediator harus ada keinginan dari kedua belah pihak. Sementara saat ini, ia belum melihat tanda-tanda keinginan tersebut.
"Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu," kata Hassan.
Malam itu, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh di antaranya presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta pimpinan partai politik untuk berdiskusi membahas isu-isu strategis terutama eskalasi di negara-negara Teluk, Timur Tengah, selepas adanya serangan sepihak Zionis Israel-AS ke Iran akhir pekan lalu. Diskusi itu berlangsung selama 3,5 jam.
Presiden Prabowo Berikan Gambaran
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan gambaran terkini mengenai situasi di Timur Tengah dan dampaknya untuk Indonesia, kemudian menerima usulan dari berbagai tokoh mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan ke depan.
“Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.
Menlu Sugiono, menekankan kesiapan RI menjadi mediator konflik di Timur Tengah. Meski begitu ia mengembalikan kepada masing-masing pihak.
"Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka," ujarnya.
Dalam hal ini, ia menekankan Indonesia menawarkan untuk menjadi jembatan agar tidak lagi terjadi eskalasi. "Yang pasti, Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Itu aja ya," ujarnya.
Penjelasan Menlu Sugiono
Sebelumnya, tawaran mediator itu juga telah disampaikan Sugiono saat menelepon Menlu Iran Abbas Araghchi. Sugiono mengatakan Indonesia siap memfasilitasi mediasi atau dialog untuk mencegah korban lebih lanjut.
"Indonesia siap memainkan peran konstruktif dalam memajukan perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi, dengan tujuan bersama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menghentikan hilangnya nyawa orang tak bersalah secara tidak perlu," kata Sugiono, melalui akun X resminya, Selasa (3/3/2026).
Sugiono meminta semua pihak untuk menahan diri serta melakukan de-eskalasi. Ia meminta semua pihak juga menjunjung dialog dan diplomasi agar stabilitas regional kembali terjadi.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melalui keterangan video yang diunggah di akun media sosialnya, Minggu (1/3/2026), mempertanyakan inisiatif tersebut. Menurut dia, ide untuk menjadikan Presiden Prabowo sebagai mediator tidak realistis. Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mendekati ketiga negara.
Tawaran Mediasi Cukup Berani
Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional dari Universitas Jambi, mengatakan tawaran mediasi ini adalah "langkah diplomasi yang cukup berani" mengingat sebelumnya respons Indonesia untuk konflik global "didasarkan pada keprihatinan dan eskalasi yang terjadi".
Menurut Akbar, tawaran ini adalah upaya konkret Indonesia untuk menjembatani negara-negara besar yang terlibat konflik.
"Jika tawaran ini diterima, bisa menjadi momen penting yang mengukuhkan peran Indonesia sebagai kekuatan global yang konstruktif, sekaligus membuktikan bahwa politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar slogan, tetapi aksi nyata di medan konflik yang paling panas sekalipun," kata Akbar kepada CNA Indonesia.
Ia mencatat ini bukan kali pertama Indonesia menawarkan jadi mediator konflik. Sebelumnya pada 2022, presiden ketika itu, Joko Widodo, menawarkan diri menjadi perantara komunikasi dalam konflik Rusia-Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin saat berkunjung ke Moskow. Namun upaya tersebut tidak berujung pada peran mediasi resmi.
"Tawaran Prabowo saat ini menurut saya adalah kelanjutan dari peran tradisi diplomasi Indonesia," kata Akbar. n jk/erc/jb/rmc
Editor : Moch Ilham
