SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Mengatisipasi kegaduhan saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pendisikan kota Surabaya untuk lebih transparansi dan memberikan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Luthfiyah mengatakan dirinya mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan dalam hal penambahan kuota jalur afirmasi dari 15 menjadi 20 persen. Sehingga bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat mendapatkan yang layak.
Baca juga: Anggaran BGN Belum Cair, Tujuh SPPG di Sampang Berhenti Beroperasi
“Saya berharap sistem ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Insya Allah, sistem ini bisa dijalankan dengan baik dan warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan bisa mengakses pendidikan secara adil,” ungkap Luthfiyah Jumat (23/05/2025).
Luthfiyah menjelaskan dalam sitem ini ada empat jalur pendaftaran yang akan diterapkan tahun ini meliputi afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan kepada siswa dari keluarga miskin (Gamis) dan pra-Gamis agar punya peluang lebih besar mengakses sekolah negeri.
Sistem tersebut disiapkan untuk menampung sekitar 38 ribu lulusan SD di Kota Pahlawan.
Namun ia mengingatkan, jalur prestasi tetap harus dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan celah manipulasi data nilai.“Jalur prestasi ini harus benar-benar diselesaikan dengan baik, jujur, dan adil,” tegasnya.
Kuota jalur mutasi ditetapkan 5 persen, jalur prestasi meningkat dari 30 menjadi 35 persen mencakup prestasi akademik, non-akademik, dan nilai rapor.
Baca juga: Komitmen Majukan Pendidikan, Pemdes Karang Tanjung Wisudakan 30 Orang Selantang dan SOTH
Sedangkan jalur domisili mendapat porsi 40 persen, yang dibagi rata untuk wilayah sekitar sekolah (domisili satu) dan kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri dalam satu kecamatan (domisili dua).
Politisi dari fraksi Gerindra itu juga menyoroti peran sekolah swasta sebagai bagian penting dalam ekosistem pendidikan kota.
Lutfiyah mengungkapkan dalam reses yang digelar DPRD Surabaya kemarin yang dilakukannya kemarin, ia mendapati banyak warga yang berada di salah satu kelurahan mengeluh karena hanya ada satu SDN yang terdapat pada kelurahan mereka yang ternyata sekolah tersebut lebih dekat jaraknya dengan kelurahan lain sehingga menyebabkan banyak anak yang tidak mendapatkan kursi di sekolah tersebut.
Ia mengingatkan Pemkot agar tidak abai terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri. “Yang terpenting adalah tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah hanya karena persoalan kuota atau kemampuan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Mojokerto Serahkan SK PPPK Paruh Waktu Kepada 1.119 Tenaga Non ASN
Ia mendorong agar Pemkot tetap memberi perhatian dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa Gamis dan pra-Gamis yang masuk sekolah swasta. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus dijamin, apapun jalur dan jenis sekolahnya.
“Disini peran pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tetap harus hadir,” tegasnya. Alq
Editor : Desy Ayu