SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melalui Bidang PAUD dan PNF menggelar sosialisasi dan validasi data pokok kelembagaan non formal di ruang aula Dikbud Sidoarjo, Selasa (5/8).
Kegiatan yang dihadiri sedikitnya 90 orang peserta dari 45 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Sidoarjo, hal ini diselenggarakan sebagai penyebaran informasi dan pengecekan kebenaran data mengenai lembaga pendidikan non formal.
Baca juga: Desa Sugihwaras Bersholawat Dalam Rangka Ruwat Desa 2026
"Diantara tujuannya adalah untuk memastikan data yang ada akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan peran lembaga pendidikan non formal," ujar Bambang Waskita.
Lebih dari itu juga ditegaskan oleh Bambang bahwa setiap penyelenggara PKBM intensif untuk memvalidasi warga belajarnya, serta melengkapi persyaratan administrasi guna menunjang kevalidan data tersebut.
Ditandaskan kembali bahwa validasi itu bertujuan untuk sinkronisasi data warga belajar dari jalur Data Pokok Pendidik (Dapodik) maupun Non-Dapodik. Sehingga dibutuhkan kopi gambar berupa ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, fotokopi rapor lengkap dengan rekapitulasi warga belajar dengan format yang disesuaikan bertanda tangan dan berstempel.
"Validasi ini sangat penting karena kaitannya dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PKBM serta SKB. Sehingga seluruh warga belajar yang terdaftar mampu diruntut perjalanan pendidikannya," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, sangat mengapresiasi giat sosialisasi dan validasi data pokok kelembagaan non formal yang diselenggarakan bidang Paud dan PNF Dikbud Sidoarjo.
"Karena PKBM mampu mencerdaskan bangsa meski melalui PNF dan saat ini warga Sidoarjo merasa nyaman mendapatkan pendidikan meski usia sudah tua karena sumbangsih PKBM," tandas Abdilah Nasih.
Baca juga: Gedung Dewan Dipasang ACP, Namun Pekerjanya tak Dilengkapi K3
Senada hal tersebut Mujayin anggota DPRD dari Fraksi PKB menambahkan bahwa DPRD sangat perhatian dengan PKBM, "Tahun lalu sedikitnya 153 orang penyelenggara PKBM telah mendapatkan insentif," ujarnya.
Banyak anak putus sekolah yang tidak ingin sekolah formal, sehingga butuh kehadiran PKBM. Hdk
Editor : Moch Ilham