SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan reshuffle kabinet atau pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut sejauh ini tak ada perubahan reshuffle di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.
"Nggak ada (perbedaan di zaman Jokowi-Prabowo), apa ya? Reshuffle itu hanya sebagai bagian aktivitas rutin yang setiap saat bisa dilakukan oleh Presiden," kata Bahlil di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Senin (15/9/2025) malam.
Baca juga: Reses di Sidoarjo, Adam Rusydi Serap Aspirasi Soal Banjir hingga Pendidikan
Bahlil mengatakan Presiden mengetahui menteri yang terbaik untuk kabinetnya. Partai Golkar, kata dia, dalam posisi menghargai keputusan Presiden.
Baca juga: Prabowo Sentil Penganalisis Kabinet Pecah, PKB, Golkar dan Demokrat Bereaksi
"Karena tim yang kompak itu kan yang tahu Presiden. Jadi itu kita sekali lagi menghargai hak progresif Bapak Presiden," ujar Menteri ESDM RI ini.
Baca juga: Legislator Golkar, Masih Kritik MBG
"Menyangkut menteri, kita harus menghargai hak prerogatif Bapak Presiden. Karena memberhentikan atau mengangkat menteri, itu adalah hak prerogatif. Bapak Presiden," sambungnya. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham