SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap respons bos-bos Bank BUMN yang diguyur Rp 200 triliun. Dana tersebut untuk menggenjot penyaluran kredit produktif ke masyarakat demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan, dana tersebut saat ini sudah masuk ke 5 bank dan sudah bisa digunakan untuk penyaluran kredit. Namun, Purbaya menduga para bos BUMN pusing untuk menyalurkannya.
Baca juga: PKS Redakan "Perang Opini" Menkeu-KKP
"Jadi Rp 200 triliun sejak hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana, sekarang saya duga para Dirut bank pusing, mau nyalurin kemana?," ungkap Purbaya, sedikit bercanda, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin malam (15/9/2025).
Dia menjelaskan, sebetulnya penggunaan dana itu diserahkan kembali ke perbankan. Meski begitu, akan ada semacam panduan untuk menyalurkannya. Misalnya untuk penyaluran ke program prioritas pemerintah.
"Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya," terangnya.
Adapun lima bank umum yang telah diguyur uang negara sebesar Rp 200 triliun, terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
"Kamu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing dikasih duit banyak nih. Tahu nggak waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup serap Rp 7 triliun', saya bilang, 'enak aja, kasih sana semua'. Biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir," tambah Purbaya .
Baca juga: Menkeu Minta Dirut BPJS tak Bikin Keributan
Untuk Gerakkan Perekonomian
Menkeu Purbaya mengatakan dana tersebut akan tetap ditempatkan di perbankan, intinya untuk menggerakkan perekonomian.
"Pada dasarnya seperti taruh uang di bank suka-suka sampai kapan muter di situ supaya muter di perekonomian, biar dirut banknya yang mikir. Kalau ditambah. Nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja pusing," ujar mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Untuk penggunaan atau penyaluran dana tersebut, Purbaya sebenarnya akan membebaskan perbankan. Namun, pemerintah mengakui akan ada kebingungan dari pihak perbankan, maka akan dibuatkan panduan.
Baca juga: Menkeu Semprot Dirut BPJS, Soal JKN
"Untuk alokasi, niat saya adalah suka-suka banknya tapi kalau bank-nya bingung, nanti ada guidence dia bisa manfaatkan uang itu untuk memanfaatkan program-program unggula pemerintah. Jadi win-win solution," terang Purbaya.
Saat ini, salah satu program yang dapat dimanfaatkan perbankan dalam menyalurkan dana tersebut, untuk pembiayaan atau kredit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Jika dana tersebut disalurkan perbankan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka pemerintah hanya memberikan bunga perbankan sebesar 2%.
"Saya pikir dengan cara itu, paling nggak, kalau mereka nggak bisa nyalurin, mereka punya uang lebih. Mereka nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri ya," pungkasnya. n ec/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham