PKS Redakan "Perang Opini" Menkeu-KKP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekjen PKS Muhammad Kholid merespons beda pendapat antara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial terkait anggaran kapal. Kholid menyarankan persoalan antarmenteri diselesaikan di rapat kabinet.

"Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet ya bukan di medsos," kata Kholid saat dihubungi, Rabu (11/2/2026).

Menkeu Purbaya menyebut dirinya hanya mengecek ke galangan dan menemukan belum adanya pemesanan kapal di sana.

"Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Purbaya menyebut bisa saja data yang diterima salah. Namun, ia menekankan sebagian uang yang berasal dari pinjaman pun harus melewati Kementerian Keuangan dahulu.

"Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," kata dia.

Ia menyebut belum mengetahui nilai dari pinjaman untuk pembuatan kapal itu. Purbaya menekankan yang terpenting program pembuatan kapal cepat dilanjutkan oleh Kementerian KP.

"Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya

 

Menteri-menteri Seharusnya satu suara

Kholid mengatakan menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto seharusnya satu suara. Termasuk, kata dia, Trenggono dan Purbaya.

"Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ucap dia.

Kholid menyebut perbedaan pendapat antarmenteri wajar terjadi. Namun, ia berharap para menteri tetap mengedepankan kesolidan dan tetap saling bersinergi.

"Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi," ujar dia.

 

Didanai Anggaran Kredit

Sebelumnya diberitakan, Sakti Wahyu Trenggono menjawab pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran kapal yang sudah cair. Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum juga menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu soal anggaran tersebut.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir Selasa (10/2).

Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Dalam catatan detikcom, Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

 

Terlibat Adu Argumen

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, pekan ini terlibat adu argumen terkait penyerapan anggaran pengadaan kapal yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi industri galangan kapal dalam negeri. Persoalan ini mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta pada Selasa (10/2/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengawali pernyataannya dengan menyoroti ironi yang terjadi di negara maritim sebesar Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten dalam membangun kapal, namun potensi tersebut justru terhambat oleh kebijakan yang tidak berpihak pada produk lokal. Purbaya mengungkapkan kekecewaannya karena melihat industri galangan kapal nasional seolah "dianaktirikan" di rumah sendiri akibat maraknya keran impor kapal bekas.

Dalam pandangan Menkeu, kebijakan yang terlalu melonggarkan masuknya kapal bekas dari luar negeri telah mematikan permintaan terhadap produksi domestik. 

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran yang besar di awal tahun agar pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat, namun sektor galangan kapal justru masih terlihat lesu dan kurang dimanfaatkan (underutilized)

Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Purbaya terlihat heran karena KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP. n jk/erc/cr5/rmc

Berita Terbaru

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jum'at Berkah: Keajaiban Itu Nyata Ada

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:25 WIB

SURABAYAPAGI.com – TULISAN kali ini, saya mau berbagi pengalaman tentang keajaiban. Ketika pasrah datang, ketika putus asa menyelimuti, hanya sebutir semangat y…

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Agnez Mo Bersanding dengan Bintang The Odyssey

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Agnez Mo berhasil mendulang popularitas internasional setelah tampil dalam serial Reacher Season 4. Namanya melambung di sejumlah platform…

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Kemenhaj: Dana Umroh RI Per Tahun Rp 90 Triliun

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:21 WIB

SURABAYAPAGI.com – WAKIL Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan jemaah umrah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 3 juta orang. Satu …

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Kemenhaj Kelabakan Urus Dana Haji 14 Juta Riyal Diblokir Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:19 WIB

SURABAYAPAGI.com - Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan persoalan…

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Purbaya, Dikejar Deadline Laporan Profil Hutang Negara

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk segera melaporkan profil hutang pemerintah pada pelaksanaan APBN 2025. Pasalnya, laporan…

PEJABAT PAJAK TERSANGKA, MENKEU BELA DIRI

PEJABAT PAJAK TERSANGKA, MENKEU BELA DIRI

Jumat, 21 Agu 2026 01:14 WIB

Jumat, 21 Agu 2026 01:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terseret kasus manipulasi ekspor…