Menkeu Semprot Dirut BPJS, Soal JKN

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berbicara di rapat kerja dengan para pimpinan DPR RI membahas soal Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama Menkes, Mensos serta BPJS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berbicara di rapat kerja dengan para pimpinan DPR RI membahas soal Program Jaminan Kesehatan Nasional bersama Menkes, Mensos serta BPJS.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semprot Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Ini terkait ramainya warga yang mengeluhkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendadak dinonaktifkan. Bendahara Negara itu memastikan uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut tidak berkurang.

Purbaya mengatakan penonaktifan sejumlah peserta PBI JK pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Meski demikian, ia meminta pemutakhiran dan jangan bikin keributan.

"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

 

Sosialisasi Dulu kepada Masyarakat

Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Jadi begitu masyarakat tidak lagi masuk ke daftar PBI JK, seharusnya dilakukan sosialisasi kepada yang bersangkutan sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak menjadi PBI (miskin dan rentan).

Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan dan menjaga keberlanjutan program JKN.

 

Kedudukan BPJS di Bawah Presiden

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan siap menjalankan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Ali memastikan tak ada kendala berarti dalam proses reaktivasi sepanjang dasar hukumnya jelas.

Hal itu disampaikan Ali dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Mulanya, Ali mengatakan BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertugas menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, bukan badan usaha pencari keuntungan.

"Kedudukannya ini langsung di bawah Presiden, jadi bukan di bawah sebuah kementerian atau lembaga," kata Ali.

Ali mengatakan banyak orang yang juga salah persepsi mengenai kesehatan. Dia mengatakan banyak yang mengira kesehatan murah, padahal nyatanya cukup mahal. n erc/rmc

Berita Terbaru

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Alumni Universitas Jember Dorong DBHCT Jember untuk tindakan Prefentif dan Promotif

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JEMBER - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didorong tidak berhenti pada pembiayaan penanganan masalah kesehatan, tetapi diperkuat…

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Tangkal Hoaks hingga Radikalisme, Kapolres Lumajang Kukuhkan Dai Polri dan Dai Kamtibmas

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 17:16 WIB

SURABAYAPAGI, Lumajang – Kepolisian Resor (Polres) Lumajang mengukuhkan jajaran Dai Polri dan Dai Kamtibmas dari seluruh polsek jajaran dalam acara silaturahmi …

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Bank Jatim Sukses Jadi BPD Dalam 10 Besar Perusahaan Sektor Perbankan Dengan Skor ESG Terbaik

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berhasil masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan sektor perbankan dengan skor E…

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Perkuat Portofolio Energi Bersih, PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 Miliar hingga Realisasi Proyek EBT

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 16:19 WIB

SurabayaPagi, Antalya – PT PLN (Persero) menunjukkan kemajuan nyata implementasi transisi energi Indonesia di ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di A…

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Polres Blitar Gelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarpras Pengamanan Pilkades Serentak 2026

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 15:44 WIB

SURABAYAPAGI com, Blitar - Pilkades serentak pada 23 November 2026, Polres Blitar menggelar Apel Pergeseran Pasukan dan Sarana Prasarana (Sarpras) di Lapangan…

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Satres Narkoba Polres Blitar Ringkus Pengedar Sabu BB 4.97 Gram

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 13:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Satresnarkoba Polres Blitar kembali berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika golongan I jenis sabu di wilayah Desa/Kec.…