SURABAYAPAGI,com, Gresik - Pemerintah Kabupaten Gresik kembali meninjau mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang SMP negeri maupun swasta. Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, di Aula UPT SMPN 22 Gresik, Senin (17/11/2025).
Rapat ini difokuskan pada evaluasi pelaporan serta penyempurnaan kebijakan pembagian BOSDA agar lebih sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah.
Baca juga: Permudah Akses Lansia, Pemkab Gresik Resmikan Eskalator Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Yani menyampaikan bahwa pola penyaluran dana BOSDA yang selama ini dilakukan secara merata perlu diperbarui.
Menurutnya, setiap satuan pendidikan memiliki kebutuhan yang tidak selalu sama. “Selama ini BOSDA kita bagikan merata, tetapi kondisi tiap sekolah berbeda-beda. Ada yang perlu tambahan dukungan, ada yang sudah cukup. Karena itu, skema distribusi perlu kita sesuaikan agar dana benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Yani.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola BOSDA, terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang diprediksi akan mengalami tekanan akibat pengurangan dana dari pemerintah pusat.
“Tahun 2026 nanti, dana pusat untuk Gresik dipotong setengah triliun. Meski begitu, belanja yang langsung menyentuh masyarakat tetap akan kami prioritaskan,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Yani Turun Langsung Sapa Ratusan Pencari Kerja di Disnaker Gresik
Selain itu, Gus Yani berharap besarnya anggaran BOSDA dapat diikuti oleh peningkatan signifikan pada mutu layanan pendidikan di Gresik.
Pada kesempatan tersebut, Kabid Pengelolaan Pendidikan Dispendik Gresik, Syifaul Qulub, memaparkan total alokasi BOSDA tahun berjalan, yaitu SMP Swasta dan MTs sebesar Rp20.661.400.000 untuk 242 lembaga, sementara untuk SMP Negeri sebesar Rp14.597.490.000 untuk 35 sekolah.
Baca juga: Pemkab Gresik Salurkan 200 Becak Listrik untuk Pembecak Lansia
Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menambahkan bahwa masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar penyusunan pola baru yang lebih adil dan berbasis kebutuhan riil.
Rapat turut dihadiri perwakilan seluruh SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Gresik, jajaran MKKS, komite sekolah, serta para bendahara BOS. did
Editor : Desy Ayu