Bupati Madiun Tekankan Skala Prioritas dan Penurunan Kemiskinan

surabayapagi.com
Bupati Madiun Hari Wuryanto saat menandatangani berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

SURABAYAPAGI.com,  Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat lebih dari seribu usulan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027.

‎Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah serta program prioritas pemerintah pusat.

‎“Ini sudah ada seribuan lebih usulan. Nanti akan kita verifikasi mana yang sesuai dengan visi-misi daerah dan juga program nasional,” ujarnya usai Musrenbang RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2027, Selasa (31/3/2026).

‎Menurutnya, banyak usulan yang masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan. Namun, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di berbagai sektor.

‎“Biasanya usulan jalan, tapi dengan kita buka layanan ini, masukan masyarakat luar biasa. Ini bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan,” imbuhnya.


‎Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Madiun menargetkan capaian satu digit pada tahun ini. Saat ini, angka kemiskinan berada di kisaran 10,22 persen.

‎“Penurunan kemiskinan jadi salah satu prioritas. Kita punya program seperti sekolah rakyat yang cukup signifikan dampaknya. Insyaallah tahun ini bisa satu digit,” jelasnya.

‎Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berbagai pelatihan terus digelar, termasuk kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dinas terkait.

‎“Kita dorong pelaku UMKM naik kelas. Sekarang eranya digital, pemasaran online sudah kita lakukan. Kita juga kerja sama dengan toko modern agar produk UMKM bisa dipajang,” paparnya.

‎Ia menambahkan, produk UMKM yang ingin masuk ke toko modern harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk daya tahan produk minimal enam bulan. Keberadaan fasilitas BPOM di Kabupaten Madiun juga disebut mempermudah proses pengembangan produk.

‎Di akhir, Hari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi vertikal agar program pembangunan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih luas.mdn

Baca juga: Sempat Terbakar, Pemkab Madiun Tambah Jumlah Kios Pembangunan Pasar Dungus

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru