SURABAYAPAGI.COM, Madiun — Sejumlah proyek pembangunan fisik di Kabupaten Madiun tersendat setelah beberapa kali proses lelang gagal akibat minimnya peminat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menyebut kondisi ini dipicu lonjakan harga material yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Izin Usaha Kadaluwarsa sejak 2024, PT JPC Masih Tetap Beroperasi
“Akibat konflik di Selat Hormuz, harga material seperti aspal dan beton mengalami perubahan. Dinas PU sudah beberapa kali membuka lelang, tapi belum ada yang menawar,” ujarnya usai pelantikan, Rabu (29/4/2026).
Pemkab Madiun kini tengah mengevaluasi kondisi tersebut dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari solusi yang tepat, termasuk kemungkinan penyesuaian.
Baca juga: JPC Digugat Rp 5 Miliar, Kuasa Hukum Edi Susanto Bantah Gugatan Salah Sasaran
“Kita evaluasi dulu. Kalau memang disarankan ada penyesuaian, tentu akan dilakukan, tapi itu juga butuh proses,” tambahnya.
Di tengah tekanan fiskal, Sigit menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih inovatif agar program pembangunan tetap berjalan.
“Apapun untuk kemajuan daerah di tengah tekanan fiskal saat ini butuh inovasi. OPD harus terus berkreasi melakukan terobosan,” katanya.
Selain itu, wacana merger atau penggabungan OPD juga tengah dikaji untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Langkah ini sejalan dengan semangat efisiensi tanpa mengurangi fungsi pelayanan.mdn
Editor : Redaksi