SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan mengawal ketat pelaksanaan proyek penggantian pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mojolagres (Mojokerto, Lamongan dan Gresik). Agar proyek senilai Rp9,9 M itu berjalan sesuai spesifikasi teknis dan tidak kembali mengalami kebocoran seperti yang terjadi pada jaringan lama.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui inspeksi mendadak (sidak) selama proses pengerjaan berlangsung.
Baca juga: Tersendat Pasokan, Kelangkaan Solar dan Pertalite di SPBU Mojokerto Banyak Dikeluhkan
“Insya Allah kami agendakan sidak. Harapannya pekerjaan selesai tepat waktu, realisasi sesuai dengan yang ditenderkan, dan segera memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Khusnul, Senin 13/7/2026.
Proyek penggantian pipa tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp9.929.789.218 dengan target penyelesaian paling lambat Desember 2026.
Berdasarkan dokumen teknis proyek, pekerjaan ini dilakukan karena jaringan pipa transmisi eksisting sepanjang 2.200 meter berdiameter 500 milimeter yang dibangun pada 2012 menggunakan material PVC S-10 dengan sambungan Rubber Ring (RR) kerap mengalami kebocoran pada titik sambungan.
Selain itu, saat dilakukan uji coba pemompaan air baku dengan kapasitas lebih dari 200 liter per detik, pipa lama tidak mampu menahan tekanan dan debit air yang meningkat sehingga mengakibatkan kebocoran.
Baca juga: Kartu Kepesertaan ''Ngadat', Ratusan Buruh Pakerin Ngluruk Kantor BPJS Kesehatan Mojokerto
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pipa lama akan diganti dengan jaringan baru sepanjang 2.200 meter berdiameter 500 milimeter menggunakan material HDPE PN 10 SDR 17 yang memiliki sistem sambungan heat fusion (sambungan dengan pemanas). Teknologi ini dinilai lebih kuat dan mampu meminimalkan risiko kebocoran dibanding sistem sambungan rubber ring.
Khusnul menjelaskan, pembangunan SPAM Mojolagres merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pendanaan dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum difokuskan pada pembangunan infrastruktur hulu, seperti intake, pipa transmisi, dan instalasi pengolahan air (IPA). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten bertanggung jawab pada pembangunan jaringan distribusi, pemasangan sambungan rumah (SR), serta perluasan kapasitas layanan.
Selain memastikan kualitas pekerjaan, Komisi D juga berharap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi. "Masyarakat harus dapat informasi secara intensif selama proyek penggantian pipa yang diperkirakan berlangsung sampai Desember 2026," pinta politisi Nasdem dari Kediri ini.
Baca juga: Emplotee Voluntering, BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Bagikan Takjil Gratis
Menurut Khusnul, komunikasi kepada warga menjadi penting agar masyarakat memahami alasan penggantian pipa, potensi gangguan layanan selama proses konstruksi, hingga manfaat yang akan diperoleh setelah proyek selesai.
“Dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan mengetahui bahwa proyek ini merupakan upaya meningkatkan keandalan pasokan air bersih dan mencegah terulangnya kebocoran seperti yang terjadi pada jaringan lama,” pungkasnya.
Editor : Redaksi