SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, tahun ini membangun sebanyak 21 titik pengeboran melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan telah kerja sama dengan pemerintah pusat dengan nilai total anggaran mencapai Rp10,5 miliar lebih.
Sementara untuk 21 titik yang menjadi fokus pembangunan PAMSIMAS tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan kekeringan yang selama ini dialami masyarakat. Sehingga, melalui program PAMSIMAS 2026 ini, Pemkab Bangkalan berharap persoalan krisis air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama saat musim kemarau, dapat berangsur teratasi dan meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah-wilayah rawan kekeringan.
Baca juga: Kemarau, 11 Hektare Tanaman Padi di Tulungagung Terdampak Kekeringan
"Program ini sengaja kami prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Lokasi yang menjadi prioritas berada di daerah-daerah yang akses air bersihnya masih sangat rawan, di antaranya Kecamatan Blega, Klampis, Tanjung Bumi, dan Kecamatan Kokop," jelas Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Minggu (02/08/2026).
Baca juga: Atasi Kekeringan, Pemkab Lamongan Salurkan Air Bersih
Secara terpisah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Deni Kumara menjelaskan, seluruh lokasi saat ini telah memasuki tahapan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana kegiatan. Dan setelah dokumen RKM selesai disusun, akan dilakukan penandatanganan kontrak antara pihak balai dengan ketua Pokmas masing-masing lokasi sebelum dana tahap pertama dicairkan. Sementara itu, untuk sasaran utama program ini adalah desa-desa yang mengalami krisis air bersih, khususnya daerah yang belum mendapatkan layanan PDAM.
Baca juga: Puncak Kemarau, BPBD Ponorogo Salurkan Air Bersih Terdampak Kekeringan
"Untuk PAMSIMAS tahun 2026 sebanyak 21 lokasi. Saat ini sudah dilakukan pembentukan kelompok masyarakat atau Pokmas. Setelah ini mereka akan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Kalau RKM sudah selesai, nanti dilakukan tanda tangan kontrak antara BPK dengan Ketua Pokmas. Setelah itu dana termin pertama bisa disalurkan. Insyaallah mulai Agustus tahap pertama sudah bisa dilaksanakan," katanya. bg-01/dsy
Editor : Redaksi