SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Dengan efisiensi penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mampu menghemat belanja operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang rata-rata sekitar Rp464 juta per bulan tanpa ditemukan penurunan kinerja aparatur.
Sehingga, kebijakan WFH akan dilanjutkan hingga September 2026. Adanya kelanjutan WFH setiap Jumat juga merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kebijakan tersebut diterapkan secara selektif pada perangkat daerah yang menjalankan fungsi administrasi perkantoran. "Kita akan melanjutkan kebijakan WFH setiap Jumat. Selain karena arahan Kemendagri, kebijakan ini juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan," ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Selasa (11/08/2026).
Menurut Indah, penerapan WFH selama ini mampu menekan sejumlah komponen belanja operasional pemerintah daerah. Penghematan berasal dari berkurangnya penggunaan listrik dan air, konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta belanja lembur aparatur.
Baca juga: Pemkab Lumajang Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Perbaiki Ruas Jalan Rowokangkung-Kalipepe
Selain menghasilkan efisiensi anggaran, pelaksanaan WFH disebut tidak berdampak pada produktivitas ASN. Indah mengatakan sejauh ini tidak ditemukan penurunan kinerja maupun kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan. "Penurunan performa pegawai ASN tidak ada. Selama ini tidak ada kendala, mereka bekerja dengan baik, namun tentu tetap perlu terus ditingkatkan," katanya.
Kendati WFH dilanjutkan, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh perangkat daerah. Dengan ketentuan tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pada unit pelayanan publik meskipun WFH diberlakukan setiap Jumat bagi ASN yang menjalankan fungsi administrasi.
Baca juga: Pemkab Lumajang Lindungi Petani dan Konsumen di Tengah Kenaikan Harga Cabai
Sehingga, Pemkab Lumajang berharap penerapan WFH secara selektif dapat membangun pola kerja pemerintahan yang lebih efisien sekaligus dapat memperkuat ruang fiskal daerah sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan masyarakat. lj-01/dsy
Editor : Redaksi