SURABAYAPAGI.com - Kendati anggaran pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dikhawatirkan terganggu karena adanya pemangkasan dana desa (DD) untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Namun, roda pembangunan infrastruktur di desa masih bisa berjalan berkat adanya dana bantuan keuangan (BK). Dana BK tersebut dikucurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebagai program aspirasi pada DPRD Sidoarjo.
Baca juga: Bakal Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat, Pemkab Madiun Perkuat Peran KDKMP
Kepala Desa (Kades) Kedinding, Haji Sudana mengatakan, manfaat alokasi dana BK ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Contohnya adanya pembangunan infrastruktur berupa pavingisasi di wilayah desanya.
Pavingisasi akses jalan dilaksanakan di beberapa wilayah RT yang kondisi jalan dinilai tidak layak. Dengan dana BK yang dialokasikan ke desa itu, pemdes bisa menyediakan akses jalan yang lebih baik dari sebelumnya.
"Sudah selesai mas. Dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat," jelas Haji Sudana, kepada Surabaya Pagi. Minggu (16/8)
Baca juga: Menko Pangan akan Cek Kopdes di Kawasan Pegunungan
Dimana akses tersebut sebelumnya hanya pavingisasi di sebagian jalan. Sebagian lagi, jalan sudah tidak layak dan mudah becek ketika terguyur hujan.
Dengan pavingisasi menyeluruh itu, kini masyarakat desa setempat merasakan akses yang lebih nyaman.
Kades Haji Sudana juga mengungkapkan, manfaat dana BK untuk biaya pembangunan infrastruktur di desa cukup besar.
Baca juga: KDMP Desa Jabaran Sudah Berdiri, Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
"Harapan kita ya dana BK. Berharap kucuran dana BK ini bisa terus diberikan pada pihak desa. Sebab manfaatnya sangat banyak," ungkapnya.
Perlu diketahui, pemerintah menetapkan alokasi penyesuaian DD sebesar 58,03�ri pagu DD setiap desa diwajibkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan KDMP. (jum)
Editor : Redaksi