SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna memastikan intervensi bantuan sosial tepat sasaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga, masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila posisi desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.
Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya juga dapat mengajukan sanggahan dan pembaruan data secara mandiri melalui laman dtsen-form.bps.go.id. Diketahui, hingga awal September 2026, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat sekitar 3.283 keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data desil.
Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan dan Tekan Inflasi, Pemkot Surabaya Andalkan Urban Farming
Dan nantinya, untuk setiap laporan yang diterima tidak hanya ditampung, tetapi ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan. Dinsos Surabaya menerjunkan tim survei untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.
Baca juga: Imbas Perubahan Desil, Puluhan Disabilitas di Tulungagung Gagal Dapat Bansos
"Kami menerima melalui beberapa kanal. Baik langsung kepada kami, ada yang melalui kelurahan, kecamatan, ada juga yang melalui hotline Bapak Wali Kota Eri Cahyadi. Jadi tim survei kami langsung ke lapangan, terus ada yang bersama dengan pihak kelurahan. Karena kelurahan juga mendapatkan keluhan, dia juga bisa melakukan secara langsung," katanya, Kepala Dinsos Kota Surabaya Antiek Sugiharti, Minggu (06/09/2026).
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Dinsos Surabaya kemudian mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil masyarakat. Setelah pemadanan dilakukan, Dinsos Surabaya bersama jajaran kelurahan kembali melakukan pengecekan langsung terhadap warga berdasarkan nama dan alamat.
Baca juga: Permudah Akses Jalan Aman dan Nyaman, Pemkot Surabaya Relokasikan 43 Pedagang
"Sampai dengan saat ini (September), kami menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach kami usulkan untuk pemutakhiran ke pusat," tuturnya. sb-06/dsy
Editor : Redaksi