SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD minta aparat pemerintah, pusat, dan daerah, menindak organisasi yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Mengingat, ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab ini dianggap tidak ada dan ditolak. Ketentuan ini terhitung Rabu (30/12/2020) hari ini karena tak memiliki legal standing.
Bertentangan dengan Hukum
Mahfud menjelaskan FPI sudah bubar sejak 21 Juni 2019 sebagai ormas karena tidak mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Namun sebagai organisasi tetap berkegiatan. Dan kegiatan FPI ini dianggap bertentangan dengan hukum.
"Sebagai organisasi FPI, ternyata tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia sepihak, provokasi dan sebagainya," beber Mahfud.
Baca juga: AMIN dan Ganjar, Akui Saksinya Dintimidasi
Ketentuan soal larangan kegiatan-kegiatan tersebut diatur perundang-undangan dan putusan MK No 82 PUU/XI/2013 tanggal 23 Desember 2014.
Baca juga: Yusril Tersenyum, Mahfud Ingatkan Kesaksiannya MK = Mahkamah Kalkulator, Pandangan Usang
Karena, FPI tidak mengantongi SKT, maka FPI dianggap sudah bubar alias seluruh kegiatannya terlarang.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa FPI sebagau organisasi terlarang.
Baca juga: PDIP Minta Pemilu Ulang
“Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Ini karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020). (jk/erk/cr)
Editor : Redaksi