SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Layanan bea cukai kini dikontrol masyarakat lewat media sosial. Brengseknya, istilah gaul kini diungkap ke publik, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai atasan institusi Bea Cukai turun tangan menggelar rapat di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta pada Sabtu (27/4) malam. Sri Mulyani, beberkan tiga kasus pungutan denda yang meresahkan masyarakat.
Makanya, Rapat malam itu juga membahas berbagai isu viral yang muncul di media sosial terkait pelayanan Bea Cukai (BC).
Baca Juga: Calon Menkeu Pengganti Sri Mulyani, Profesional, Antikorupsi dan Berani
"Malam ini, saya bersama pimpinan @beacukairi di Kantor @bcsoetta membahas mengenai berbagai isu aktual yang muncul di publik terkait pelayanan BC," kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Minggu (28/4/2024).
Tahun lalu petugas bea Cukai melakukan intimidasi ke Alissa Wahid .
Munculnya kasus anak mantan Presiden Gus Dur, mengusik pegawai-pegawai Kementerian Keuangan dengan harta berlimpah. Sejumlah warganet terus-menerus mengungkap pelayanan buruk pegawai “Kementerian Sultan” itu.
Dari Sepatu sampai Meja
Kasus viral yang dimaksud yakni terkait pembelian sepatu online dari luar negeri seharga Rp 10 juta yang dikenakan bea masuk Rp 31 juta. Kemudian keluhan influencer yang tidak bisa melakukan review mainan robot Megatron dari Robosen karena produk tersebut tertahan di Bea Cukai akibat dikenakan US$ 1.699 dari harga US$ 899.
Sri Mulyani mengatakan dua kasus itu mirip yaitu keluhan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak yang ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya. Kasus pun dianggap sudah selesai dan barang sudah diterima pemilik karena petugas Bea Cukai telah mengoreksi keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya.
Soal Bea Masuk
"Masalah ini sudah selesai karena bea masuk dan pajaknya telah dilakukan pembayaran sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang," tutur Sri Mulyani.
Kasus ketiga yakni terkait pengiriman barang impor untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) berupa 20 pcs keyboard yang tertahan sejak 18 Desember 2022. Barang tersebut ditagih ratusan juta karena awalnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh PJT sehingga ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD).
Baca Juga: Sri Mulyani-Erick Thohir Bahas Kinerja dan Transformasi BUMN
Baru belakangan diketahui di media sosial bahwa barang kiriman itu merupakan barang hibah. Untuk itu, Sri Mulyani bilang Bea Cukai akan membantu dengan fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait.
"Arahan saya jelas, saya minta BC terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator dan industrial assistance," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani meminta Bea Cukai bekerja sama dengan para stakeholders terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat dan efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah dan terus membantu memberikan masukan maupun dukungan lain agar pelayanan dan kinerja BC-Kemenkeu terus membaik," ucap Sri Mulyani.
Perbaiki Terus Layanan
Baca Juga: Kemenkeu Bakal Perbaiki Proses Impor Barang
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wejangan kepada seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk selalu memerhatikan masukan dari masyarakat serta terus meningkatkan pelayanan.
Ia ingatkan komplain masyarakat terhadap kinerja Ditjen Bea dan Cukai. “Untuk tempat Pak Asko (Dirjen Bea dan Cukai Askolani), saya minta teman-teman Bea Cukai perbaiki, perbaiki terus layanan, dengarkan dan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan-peraturan yang terkadang sensitif," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.
BC di Era Media Sosial
Terkait sejumlah kasus yang melibatkan Bea dan Cukai dalam beberapa waktu terakhir, Menkeu menilai hal tersebut merupakan bagian dari tugas serta risiko Bea dan Cukai dalam pengawasan pergerakan barang keluar dan masuk wilayah Indonesia.
Menkeu mengakui di era media sosial saat ini Bea dan Cukai kerap menjadi sorotan pertama kali. Sebagai bagian dari tugas lembaga, Sri Mulyani meminta jajaran Bea dan Cukai agar lebih aktif dalam mengomunikasikan sejumlah kebijakan baru, khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
