SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Rapat paripurna pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Kabupaten Lamongan diwarnai aksi walk out Fraksi PDIP, karena alasan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP BPK) tak kunjung diberikan ke fraksi.
Aksi walk out ini tentu menjadi pemandangan tidak biasanya dalam setiap agenda DPRD. Karena selama ini diketahui, dalam setiap agenda DPRD semua fraksi selalu satu suara dalam setiap pembahasan.
Baca juga: Debby Putra Fadeli Ramaikan Persaingan Perebutan Rekom DPD PAN
Ratna Mutia Marhaeni, Ketua Fraksi PDIP Lamongan mengatakan, fraksinya lebih memilih tidak ikut menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020, karena permintaan softcopy laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP BPK).
"Kami ini sudah berkali-kali meminta LHP, tapi tidak kunjung diberikan sampai sekarang. Padahal itu menjadi acuan dari pertanggungjawaban APBD. Sehingga kami memilih sikap tidak ikut menyetujui pertanggungjawaban APBD 2020," terangnya.
Bahkan lanjut Ratna, dalam setiap kali rapat badan anggaran (banggar), fraksinya terus meminta LHP BPK, dan dijanjikan akan diberikan, namun sampai rapat paripurna persetujuan, pihaknya belum juga diberikan.
Baca juga: Bersaing Ketat dengan Khusnul Yakin, Pak Yes Resmi Mendaftar Bacabup dari PAN
"Ya sampai sekarang belum diberikan, dengan alasan belum di fotocopy. Langkah selanjutnya kami akan rapat bersama pengurus fraksi, untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan ke teman media," jelasnya
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur, menegaskan, bahwa keluarnya fraksi PDIP tidak akan mempengaruhi hasil rapat Paripurna tersebut.
Baca juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
"Tidak akan berpengaruh terhadap keputusan rapat. Karena tadi sudah kami tawarkan ke peserta rapat, dan sudah kuorum semua menyetujui," tegas pria yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lamongan ini. jir
Editor : Moch Ilham