SURABAYAPAGI.com, sampang – Carut marutnya sistem penataan birokasi dilingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, pejabat Dinkes setempat ugal-ugalan menerapkan regulasi ASN.
Sebab, tujuh pengawai fungsional yang notabene pegawai Puskesmas yang berasal dari tiga Puskesmas, yaitu, Kedundung, Camplong, Jrengoan, ditarik ke kantor dinas kesehatan setempat selama tiga tahun setengah berdinas dan diduga kuat tunjangan fungsionalnya terus mengalir.
Baca juga: Walaupun Rival Belum Muncul, Dukungan H Slamet Junaidi Melesat
Seharusnya pihak Dinkes mengambil langkah di stafkan ketujuh pegawai fungsional tersebut sesuai aturan yang berlaku, namun sampai saat ini terkesan dilindungi, Minggu (08/11/20).
Baca juga: Pj Bupati Sampang Diduga Mengesampingkan Asas Kepatutan dan Kepantasan
Berdasarkan data yang dihimpun surabaya pagi, ada fakta sangat ironis sekali dari ketujuh pegawai fungsional yang berdinas dikantor dinas kesehatan kabupaten Sampang, ada satu orang paling yang naik pangkat dari 3c ke 3 d yaitu J dibidang Sumber daya Kesehatan (SDK) dan satu lagi dijadikan Plt yaitu, C.
Harusnya mereka Meraka ini distafkan seperti, W dan Z masih berdinas bidang SDK. Selanjutnya,A , F, A masih berdinas di bidang Promkes dan C serta F berdinas di bidang P2.
Baca juga: Plt Staf Ahli Dapat Sanjungan Jiwa dari H Slamet Junaidi
Menanggapi persoalan tersebut Ketua Dewan Pengawas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abdul Azis Agus Priyanto, SH menyatakan jangan sampai terkesan dugaan Dinas Kesehatan ikut berkontribusi memperkaya diri atau orang lain pada diri seorang PNS dengan mendapatkan tunjangan jabatan. " fungsional sesuai kompetensinya namun tidak melaksanakan tugas pokoknya pada unit kerja dimana ditugaskan, ada apa," kata Azis. gan
Editor : Redaksi