SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sementara guru besar komunikasi massa asal Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Prof. Dr. Sam Abede Pareno MM, MH, justru melihat, Walikota Surabaya Tri Rismaharini masuk dalam kategori pemimpin traditional leadership. Apalagi terlihat “polos” dalam menangani krisis virus Covid-19.
"Bu Risma ini masuk dalam kategori traditional leadership, terlihat sangat polos. Umumnya pemimpin dengan kategori ini tidak punya banyak bekal mengenai management crisis. Dan Covid-19 ini termasuk dalam sebuah krisis yang mendunia," ujar Sam Abede kepada Surabaya Pagi, Jumat (19/6/2020).
Maka dari itu, terkesan ada kekagetan yang ditampakkan Risma dalam menghadapi pandemi Covid-19 di media massa. "Sebenarnya saya kasihan melihatnya. Sering kali dia melakukan counter dan reaksinya di media ini dianggap kurang pantas serta dipertanyakan etikanya," katanya.
Sam Abede juga berharap jika staf dan anggota gugus tugas kota Surabaya mampu memberikan masukan dan meredam sikap Risma yang terkesan tempramental. "Disini harusnya staf Bu Risma mempunyai peranan penting dalam memberikan masukan untuk tidak panik di situasi apapun dan meredam Bu Risma yang terkesan tempramental. Apalagi ini berada di akhir jabatan. Jangan malah dibiarkan atau dikompori," jelasnya.
Karakter dan Gaya Walikota Risma
Doktor Komunikasi asal Unitomo tersebut juga mengomentari gaya kepemimpinan Risma selama menjabat sebagai Walikota Surabaya. Menurutnya, gaya Risma yang tempramental dan menggebu-gebu ini adalah murni dari kepribadian Risma sendiri.
"Menurut saya ini murni dari Bu Risma-nya sendiri. Jika ditanya mengenai motif politik ya paling Bu Risma ingin jagoannya di Pilwali besok menang. Tapi caranya gimana masih belum tampak di media," imbuhnya.
Sam Abede juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga etika antar sesama pemimpin, salah satunya etika berkomunikasi di media. Apalagi dengan pemimpin yang lebih tinggi seperti Gubernur. Dirinya juga berpesan kepada Bu Risma harus lebih sabar lagi. "Dalam dunia birokrasi, selain harus respect, menahan diri dan menjaga etika komunikasi itu sangat penting. Apalagi dengan Gubernur. Seperti kata pepatah jawa itu Mikul Dhuwur, Mendhem Jeru," pungkasnya.
Relasi Walikota dan Gubernur
Terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Burhan Bungin, B.Sc, S.Sos., PhD menjelaskan bila terjadi dilema antara Walikota, Bupati, dan Gubernur karena kedudukan tersebut ditentukan oleh rakyat secara demokratis.
"Di daerah itu ada 3, Gubernur, Walikota, dan Bupati, secara hukum itu seperti itu. Dimana bupati dan walikota bukan pemimpinnya gubernur. Tetapi relasi saja, Gubernur semacam koordinator saja. Kalau dulu yang mengangkat Bupati dan Walikota, kan Gubernur nah sekarang semuanya dipilih rakyat secara demokratis. Dilemanya di situ. Karena dipilih oleh rakyat secara tidak langsung pemimpin-pemimpin itu seperti tidak punya beban dengan pimpinan diatasnya, karena mereka dipilih oleh rakyat," ungkap Prof Dr Burhan, saat dihubungi Surabaya Pagi, Jumat (19/6/2020).
Baca juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
Menurutnya sistem demokrasi Indonesia saat ini memungkinkan sekali secara aturan. Ia mengatakan bahwa perubahan sistem demokrasi merupakan hal yang wajar.
"Pointnya sekarang pada etika demokrasi dan etika kemimpinan. Jadi sah-sah saja karena sistem demokrasi kita sudah berubah sama sekali" katanya.
Etika Berkomunikasi
Disinggung soal etika Walikota Surabaya yang dinilai kurang tepat kepada Gubernur Jawa Timur. Prof Burhan menjelaskan bila hal tersebut bisa diatasi dengan etika berkomunikasi.
"Dimana saja Walikota dan Bupati itu kedudukannya dibawah Gubernur, nah etika itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Semua itu bisa di atasi kalau kita kembali ke etika komunikasi dan etika moral. ASN itu dituntut untuk menghormati pimpinannya, nah itu harus di tunjukkan keteladanan itu kepada publik" terangnya.
Dalam hal pemberantasan virus Covid-19, Prof Burhan menilai bila ada dua matahari yang ingin menonjol untuk mendapat perhatian publik.
Baca juga: Demokrat Optimistis Khofifah Kembali Gandeng Emil Dardak
"Saya lihat begini, dalam hal pemberantasan covid-19 di Jawa Timur khususnya di Surabaya ini ada dua matahari yang menonjol dan keduanya adalah perempuan. Jadi, awal kita melihat Bu Risma lalu Gubenur yang memang aturannya seperti itu. Nah dua matahari ini kemungkinan memicu ingin terlihat menonjol supaya lebih di kenali publik. Apapun prestasi yang mereka lakukan, etika-etika itu tidak boleh di tinggalkan. Sehingga akan di hormati oleh rakyat, di hormati oleh bawahannya" jelasnya.
Investasi Politik
Kembali di singgung soal gaya kepemimpinan Walikota Surabaya, Prof Burhan mengungkapkan bila keinginan Walikota Surabaya untuk dikenal publik merupakan investasi untuk mencari peluang baru yang akan ditemui kedepannya. "Beliau selalu menonjol agar dikenal publik dan ini sebuah investasi untuk kedepannya, jadi beliau mencari peluang. Cara-cara politik memang seperti itu, ada terobosan-terobosan supaya orang memandang beliau" ujarnya.
Prof Burhan juga menilai bila kondisi Covid saat ini menjadi momentum Walikota Surabaya namun terhambat dengan kedudukan Kofifah sebagai Gubernur Jawa Timur.
"Kondisi ini tepat, sekarang covid. Beliau menggunakan momentum covid ini, nah di atas ada Bu Kofifah. Secara struktural sebagai Gubernur, nah jadi terhambat disitu dan sama-sama perempuan. Kalau dilihat ketegangan popularitas itu ada disitu. Percikan itu di buat supaya publik bisa melihat" tandasnya. adt/byt/rm
Editor : Moch Ilham