Datangi Jatim, Pansus DPD RI Pertanyakan TKA Ilegal

Jumat, 15 Sep 2017 11:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Maraknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Jatim menjadi perhatian serius DPD RI. Mereka yang tergabung dalam pansus tenaga kerja asing mendatangi Jatim khusus menanyakan ihwal itu. Kedatangan Pansus DPD RI di Jatim itu dikemas dalam rapat kerja bersama Pemprov Jatim dan sejumlah instansi. Di antaranya Kanwil Kemenkumham Provimsi Jatim, kemudian Kepala Disnaker Provinsi Jatim, lalu Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur serta Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (14/9/2017) . Dalam rapat tersebut Pansus TKA melakukan kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing ilegal di wilayah Jawa Timur dan penanganannya. Senator Provinsi Sulteng, Nurmawati Dewi Bantilan mempertanyakan efektifitas penggunaan teknologi informasi berupa Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) milik Dirjen Keimigrasian, yang mana pihak imigrasi pun mengakui bahwa APOA masih terkendala untuk WNA yang masuk atau bergerak di tempat yang tidak resmi seperti menginap di rumah penduduk, untuk itu perlu dibangun kesadaran di masyarakat untuk membantu memantau pergerakan para WNA tersebut demi terciptanya situasi yang kondusif. Eni Sumarni, Senator dari Jawa Barat selaku pimpinan delegasi menambahkan bahwa pihak keimigrasian berperan sangat penting dalam pengawasan dan pemantauan orang asing yang masuk ke Indonesia, karena imigrasi merupakan pintu masuk orang asing di Indonesia, sehingga diharapkan pihak imigrasi meningkatkan baik sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk pemantauan keberadaan orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia. Menanggapi ihwal tersebut, Sekda Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, menyampaikan, maraknya TKA di Jawa Timur khususnya TKA ilegal tentunya menjadi kekhawatiran terhadap keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur. Sekda menyampaikan data TKA prosedural di Jatim tercatat berjumlah 5.414 orang terdiri dari 3.840 orang berdasarkan lokasi kerjanya yaitu TKA (lintas Provinsi) dan murni di Provinsi Jatim sebanyak 1.574 orang TKA. Keberadaan TKA pun tak lepas dari berbagai permasalahan, bahkan berdasarkan data terdapat 437 kasus, dengan jenis pelanggaran yaitu berupa Visa habis atau sedang dalam perpanjangan, tambahan beban tugas dari perusahaan sponsor, IMTA belum terbit tetapi TKA sudah bekerja dan juga penyalahgunaan Visa turis dimana WNA tersebut menetap dan bekerja sehingga menjadi TKA ilegal. “Meski ada keterbatasan sumber daya manusia di jajaran Pemprov Jatim, tetapi pengawasan dan penanganan terhadap orang asing harus tetap dilakukan secara maksimal”, tandasnya. Arf

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kompolnas Awasi Operasional Polri Melalui Investigasi

Kamis, 07 Mei 2026 06:30 WIB

SURABAYAPAGI : Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto. Hasil akhir tersebut…

Pimpin DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri Perkuat Sinergi Eksekutif–Legislatif untuk Kepentingan Rakyat

Kamis, 07 Mei 2026 06:28 WIB

Surabaya Pagi – Kekosongan Ketua DPRD Kota Surabaya akhirnya terisi. Tongkat estafet kepemimpinan DPRD Kota Surabaya resmi berganti. Yang sebelumnya dijabat a…

Biadab! Santri Hamil Dinikahkan dengan Santri Senior

Kamis, 07 Mei 2026 06:23 WIB

SURABAYAPAGI : Kuasa hukum santriwati korban pemerkosaan pendiri ponpes di Pati mengungkapkan salah satu perilaku biadab tersangka berinisial AS (52). Ada…

Mantan Dirut PT Pertamina, Naik Banding Dihukum Badan 4x Lebih Berat

Kamis, 07 Mei 2026 06:15 WIB

SURABAYAPAGI : Ingat kasus vonis mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko. Saat banding, vonisnya malah diperberat…

Hakim Militer Jadwalkan Periksa Aktivis kontras di RS

Kamis, 07 Mei 2026 06:11 WIB

SURABAYAPAGI : Hakim mengatakan jika Andrie tak bisa hadir secara fisik maka majelis yang akan datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan di tempat.…

Kuasa hukum Richard Lee, Tegaskan Mualaf itu Urusan Personal dengan Sang Pencipta

Kamis, 07 Mei 2026 06:10 WIB

SURABAYAPAGI : Kuasa hukum Richard Lee, Abdul Haji Talaohu, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar pencabutan sertifikat mualaf kliennya oleh…