Serikat Buruh Gugat Kebijakan E-Money

Minggu, 24 Sep 2017 22:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal soroti salah satunya adalah penerapan e-money dalam pembayaran tol bertentangan dengan Undang-undang Mata Uang. Rupiah merupakan alat pembayaran sah, dan tidak boleh menolak pembayaran menggunakan rupiah. Said Iqbal, menegaskan pihaknya menolak dan tidak menyetujui adanya pembayaran gerbang tol dengan non tunai atau e-money. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih banyak merugikan masyarakat. "Rupiah hanya dua yaitu kertas dan logam. Tidak dikenal uang e-money atau uang elektronik. Oleh karena itu, pemaksaan GNNT oleh Bank Indonesia, termasuk di dalamnya pintu tol otomatis itu, dia melanggar UU bisa dipidanakan," kata Said Iqbal di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ia menuturkan, jika kartu e-money hilang maka tidak ada yang berhak menggantikannya dan tidak ada lembaga keuangan, termasuk bank yang memberikan bunga. Ia juga menyoroti adanya kebijakan biaya atau charge dalam pengisian e-money tersebut. Menurutnya, kebijakan atau regulasi tersebut belum dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR RI "Kemudian isi ulang ada biaya itu dasar hukumnya apa? Itu merugikan dan memberatkan masyarakat. Mengumpulkan dana masyarakat tanpa regulasi UU dibicarakan DPR. Hal itu yang merugikan masyarakat," katanya. Atas dasar tersebut, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait aturan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan adanya biaya cas pengisian e-money. "Kami akan lakukan judicial review peraturan menterinya atau BI-nya kemudian PTUN terhadap SK Direksi. Tadi pagi saya masuk tol, saya tanyakan SK Direksi dan tidak bisa ditunjukkan. Direksi ini berlindung kepada petugas tol untuk memaksa kita masuk untuk membeli kartu tol," ujarnya. Lebih lanjut, Said Iqbal mengakui imbas dari penerapan kebijakan e-money, ada sebanyak 20 ribu pekerja akan terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. "20 ribu orang terancam PHK karena petugas pintu tol kalau tidak ada kerjaan terancam PHK," ujarnya. ar

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Wali Kota Mojokerto Ajak Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pendidikan yang baik, tetapi juga harus didukung…

Tinjau Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan, Dewan Komisaris PLN Tekankan Keandalan Sistem Transmisi

Jumat, 12 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dalam rangka memastikan keandalan sistem kelistrikan serta memantau progres pembangunan infrastruktur strategis ketenagalistrikan, D…

Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Pak Yes Pamer Prestasi dan Capaian

Jumat, 12 Jun 2026 16:24 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan dalam rangka mendengarkan pertanggungjawabkan APBD tahun 2025, pada Jum'at (12/6/2026), menjadi…

Kembalinya Kaji Ghofur Nahkodai PKB, Bukti Kaderisasi Setengah Hati

Jumat, 12 Jun 2026 15:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Kembalinya H. Abdul Ghofur nahkodai DPC PKB Lamongan Periode 2026-2031, menjadi salah satu bukti selama ini kaderisasi di internal…

KAI Daop 7 Madiun Komitmen Ajak Pelanggan Gunakan Acces by KAI untuk Bertransaksi

Jumat, 12 Jun 2026 14:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dalam peningkatan layanan digital melalui berbagai pembaruan aplikasi Access by KAI yang merupakan langkah strategis guna memberikan…

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Kompak Tanam Pohon

Jumat, 12 Jun 2026 12:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diperingati di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menggerakkan program Sidoarjo Asri atau…