Asosiasi Tarif Transportasi Online Disetarakan dengan Angkutan Umum

Senin, 02 Okt 2017 18:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Anggota Asosiasi Driver Online (ADO), Christiansen FW mengatakan telah memberikan masukan kepada pemerintah saat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 direvisi. Antara lain mengenai pengaturan tarif, kuota dan pengaturan terhadap perusahaan aplikasi. Dia menjelaskan, jika selama ini permasalahan di lapangan dengan transportasi reguler disebabkan oleh tarif online yang dianggap lebih murah. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar diatur soal tarif transportasi online. "Oleh sebab itu kami mengusulkan tarif agar diatur paling tidak adanya kesetaraan. Permasalahan di lapangan dengan reguler adalah tarif karena transportasi online dianggap terlalu murah," katanya dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Senin (2/10). Lanjutnya, usulan kedua yakni soal kuota atau batasan penerimaan driver oleh perusahaan. Di mana saat ini perusahaan aplikasi terus menerus menerima pendaftaran driver online. Padahal telah disebutkan dalam Permen 26 tahun 2017 untuk tidak lagi menerima pendaftaran. "Hampir setiap hari badan usaha menerima sekitar 150 driver. Bayangkan selama 3 tahu driver online ini ada di Indonesia, sudah berapa jumlah yang terdaftar. Melihat fenomena ini kami meminta kepada pemerintah mengatur kuota supaya tidak terjadi kelebihan suplai dan demainnya. Yang otomatis kami pelaku usaha yang akan jadi korbannya," jelas dia. Selanjutnya, ADO mengusulkan pengaturan kebijakan aplikasi. Sebab banyak pengaturan kebijakan aplikasi yang merugikan driver transportasi online. Katanya, pihak perusahaan aplikasi memberikan banyak tawaran-tawaran insentif menggiurkan yang bisa diperoleh driver. Namun, dibalik tawaran itu ada persyaratan yang memberatkan. Sehingga hal tersebut dianggap sebuah permainan dari perusahaan karena pada kenyataannya driver sulit untuk meraih insentif yang ditawarkan. Untuk itu, ADO meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatur transportasi online agar regulasinya lebih jelas. "Jadi itu sebenarnya sebuah permainan subsidi silang oleh perusahaan aplikasi bagaimana memberikan insentif," ujarnya. (FF)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Mbak Wali Tekankan Kesiapan Lintas Sektor Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

Rabu, 11 Mar 2026 22:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan terkait beberapa upaya menghadapi mudik lebaran. Arahan tersebut disampaikan…

Mbak Wali Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Rabu, 11 Mar 2026 22:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025…

PLN UIT JBM Berbagi Kebahagiaan Ramadan Dengan Pengemudi Ojol di Gresik

Rabu, 11 Mar 2026 18:32 WIB

SurabayaPagi, Gresik – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang penuh makna, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT …

Selama Operasi Pekat Semeru 2026, Polres Blitar Ungkap Peredaran Narkoba, dengan 29 tersangka

Rabu, 11 Mar 2026 17:18 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Dalam operasi Pekat Semeru 2026 awal Januari sampai 10 Maret 2026 Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar berhasil mengungkap kasus …

Momen Ramadan dan Idul Fitri 1447 H, PLN Siagakan 5.524 Personel Amankan Keandalan Listrik di Jatim

Rabu, 11 Mar 2026 15:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memastikan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama p…

Hadir di Surabaya, ORIS Ajak Masyarakat Jatim Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional

Rabu, 11 Mar 2026 14:51 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memperkenalkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) kepada masyarakat Jawa T…