Buruh PT Mega Utama Indah Tuntut Kejelasan Nasib

Senin, 02 Okt 2017 23:52 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ratusan pekerja dari PT Mega Utama Indah melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Timur. Dalam aksinya itu, mereka berharap agar pihak manajemen tidak menutup pabrik, sehingga mereka tetap bisa bekerja. “Kami karyawan yang tergabung dalam forum komunikasi buruh PT Mega Utama memohon agar diberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sampai adanya putusan hukum dari pengadilan,” kata koordinator Forum Komunikasi Buruh PT Mega Utama Indah Teguh Imandanu, Senin (2/10/2017). Dia menjelaskan, jumlah karyawan PT Mega Utama Indah mencapai 300 karyawan yang terdiri dari 275 laki-laki dan 25 perempuan. Dia berharap agar manajemen perusahaan bisa memperjuangkan nasib para buruh. “Mereka merupakan tulang punggung keluarga masing-masing. Pendapatan mereka hanya dari upah, kalau sampai tutup mau makan apa,” tambahnya. Selama ini, kata Teguh, aktivitas di dalam perusahaan sudah tidak ada. Para Buruh sudah tidak lagi bekerja karena di dalam perusahaan tidak ada baku. “Kami akan berjuang untuk dapat kepastian nasib,” jelasnya. Sekadar diketahui, PT Mega Utama Indah yang terletak di jalan Pintu Air no.2 Kalianak Surabaya adalah lahan milik TNI-AL, yang dikerjasamakan dengan PT Senopati Samudra Perkasa dengan sistem BOT (Build Operate and Transfer) dan akan berakhir tahun 2039. Masalah tersebut muncul saat tahun 2016, PT Senopati perkasa dan para mitranya menerima surat dari Lantamal V yang isinya lahan yang ditempati pabrik akan digunakan fungsi pokok TNI. “Padahal saat ini PT SSP sedang mengajukan gugatan perdata kepada TNI AL perihal lahan tersebut,” katanya. Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menandaskan, pihaknya akan memanggil Lantamal V dan manajemen PT Mega Utama agar dicarikan solusi terkait masalah tersebut. Dia menyesalkan manajemen PT Mega Utama yang tidak hadir dalam acara tersebut. “Setelah reses ini kami akan memanggil Lantamal V dan diharapkan setelah pertemuan ada solusi,”jelasnya. Sementara itu, ketua komisi E DPRD Jatim Hartoyo menjelaskan, apapun keputusan yang dibuat oleh manajemen harus mematuhi aturan. “Kalau pun ada pemecatan harus ada aturannya agar mereka dapat pesangon,” tandasnya. rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

DLHKP Kota Kediri Bersih-bersih Cagar Budaya Jembatan Lama

Rabu, 18 Feb 2026 21:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri menggelar aksi bersih-bersih di kawasan cagar budaya Jembatan…

Kurir 1 Kg Sabu Divonis 15 Tahun, 2 Tahun Lebih Ringan dari Tuntutan

Rabu, 18 Feb 2026 18:58 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Ika Indah Rahmawati (41), terdakwa kasus …

Pemkot Mojokerto Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2026

Rabu, 18 Feb 2026 18:47 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto resmi memangkas jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan tahun…

Wamenag Maklumi Orang Makan Siang di Warung saat Ramadhan

Rabu, 18 Feb 2026 18:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i ingin sikap saling menghormati juga timbul dari orang yang berpuasa. Dia…

KPK Ungkap Kelihaian Petinggi Bea Cukai Sembunyikan Aset Korupsi

Rabu, 18 Feb 2026 18:38 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan koper berisi uang Rp5 miliar terkait kasus dugaan korupsi importasi yang menjerat…

Nia Daniaty, Dikejar-kejar Korban CPNS Rp 8,1 Miliar

Rabu, 18 Feb 2026 18:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Penyanyi Nia Daniaty yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-61, berurusan dengan Pengadilan. Saat itu ia rayakan secara…