Turki dan AS Saling Tangguhkan Layanan Visa

Selasa, 10 Okt 2017 00:31 WIB

Penangguhan layanan visa dimulai oleh Amerika Serikat (AS) melalui kedutaannya di Ankara dalam pengumumannya pada Minggu (08/10). “Menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS, dengan alasan keamanan,” bunyi pengumuman Washington melalui akun Twitter @USEmbassyTurkey, Senin (09/10). WASHINGTON DC, John Robbinson. Perseteruan antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Kedua negara ini saling menangguhkan layanan visa non-imigran di masing-masing kedutaannya. Dalam pengumumannya, Washington menyatakan keputusan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menilai kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan misi dan personel AS di negara Timur Tengah tersebut. Seperti diketahui, pada awal pekan lalu, warga Turki Metin Topuz, yang bekerja di Konsulat Jenderal AS di Istanbul, ditangkap oleh penegak hukum setempat atas tuduhan terorisme. Pengadilan memutuskan bahwa dia akan tetap ditahan karena diduga memiliki dengan ulama Turki yang diasingkan, Fethullah Gulen, yang oleh pemerintah dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal tahun lalu. Washington mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merongrong hubungan kedua negara. Selain itu, tuduhan Ankara dianggap tidak berdasar. Beberapa jam setelah pengumuman dari Kedutaan AS itu muncul, Turki membalasnya dengan pengumuman yang hampir sama. ”Untuk meminimalkan jumlah pengunjung Kedutaan Besar dan Konsulat kami saat penilaian ini berjalan efektif, (kami) menghentikan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik Turki di AS,” bunyi pengumuman Kedutaan Turki di Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera. Perseteruan dua negara di antara sesama anggota NATO ini sudah terjadi beberapa kali. Selain tuduhan AS melindungi Gulen yang dituduh dalang kudeta yang gagal, dukungan militer Washington untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah juga jadi pemicunya. Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan sudah berulang kali mendesak Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengekstradisi Gulen. Namun, desakan itu diabaikan. Terlebih Gulen juga membantah tuduhan sebagai dalang kudeta. Sedangkan dukungan militer AS untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah membuat Ankara marah, karena kelompok itu dianggap perpanjangan dari PKK, faksi Kurdi yang oleh pemerintah Erdogan dianggap sebagai kelompok teroris. Sudah tiga dekade terakhir, PKK dan pasukan Ankara terlibat bentrok senjata di wilayah Turki tenggara. 05

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Heboh! Polemik Aturan Nisan 'Dicoret Tanda Silang Merah' di TPU Kludan Sidoarjo

Jumat, 13 Mar 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Baru-baru ini warga di sekitaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dihebohkan…

Mendekati Hari Lebaran 2026, Pemkab Kediri Ajak Ratusan Anak Yatim Belanja Baju Baru

Jumat, 13 Mar 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Mendekati momen Hari Lebaran Idul Fitri 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, mengajak ratusan anak yatim di kabupaten itu…

Pemkab Ngawi Gencarkan Tera Ulang di SPBU, Demi Jmin dan Lindungi Hak Konsumen Jelang Mudik Lebaran

Jumat, 13 Mar 2026 12:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ngawi - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, gencar melakukan tera ulang di stasiun pengisian…

Disnaker Kota Madiun Ingatkan Aturan Bayar THR Paling Lambat H-7 Sebelum Idul Fitri

Jumat, 13 Mar 2026 11:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang tertuang dalam Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan…

Luncurkan Program SSN, Pemkab Pacitan Integrasikan Pembelajaran Madrasah Diniyah

Jumat, 13 Mar 2026 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pacitan - Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan di sekolah formal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan, Jawa Timur, meluncurkan…

Musim Angkutan Lebaran 2026, Dinkes Kota Madiun Gelar Cek Kesehatan Sopir dan Kru Bus

Jumat, 13 Mar 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) setempat…