Pemerintah Spanyol Segera Berlakukan Artikel 155

Kamis, 19 Okt 2017 23:51 WIB

Adapun keputusan sesuai dengan ultimatum yang diberikan Madrid yaitu Catalonia harus menentukan sikap terkait proklamasi kemerdekaannya paling lambat hari ini. Konstitusi 1978 lahir pasca-berakhirnya masa kediktatoran Jenderal Francisco Franco Bahamonde yang memerintah Spanyol pada 1939-1975. MADRID, Mohammed Jaber. Sikap ambigu pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, membuat pemerintah Spanyol akhirnya mengambil langkah tegas. Pada Kamis (19/10) siang waktu setempat Spanyol resmi mengumumkan pemberlakuan Artikel 155 Konstitusi 1978. Sebelumnya, pasca-mengumumkan kemenangan referendum Catalonia pada 1 Oktober lalu, Puigdemont menulis surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk meminta dialog. Kompensasinya, Puigdemont memilih untuk menunda pernyataan kemerdekaan negara bagian yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19 persen kepada Spanyol tahun lalu tersebut. Artikel 155 secara garis besar berbunyi bahwa Spanyol bakal mengambil alih langsung pemerintahan otonomi jika pemerintahan daerah tersebut secara hukum dianggap gagal, atau mengancam kepentingan negara secara keseluruhan. Dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari BBC, pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy menilai referendum pada 1 Oktober lalu itu bisa mengancam perekonomian maupun eksistensi Catalonia secara keseluruhan. "Tidak diragukan lagi bahwa Spanyol mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban konstitusional," demikian bunyi pernyataan Madrid. Pakar konstitusi Spanyol, Teresa Freixes mengatakan, tindakan paling konkret dari Spanyol untuk mengaktifkan Artikel 155 adalah menempatkan pemerintahan atas nama negara. "Nantinya, mereka bakal meminta parlemen Catalonia agar mengadakan pemilihan ulang," kata Freixes kepada Sky News. Pengaktifan Artikel 155, kata investor lokal Xavier Adam, membuat perusahaannya merugi. Dia mengatakan perusahaannya, jaringan finansial AMC, harus membatalkan rencana investasi 450 juta dollar AS (Rp 6 triliun) akibat situasi politik yang tak menentu. "Spanyol harus mengalah dan membiarkan Catalonia merdeka. Kondisi ini sangat tidak stabil. Anda tidak tahu kapan rakyat disini bakal meledak," kata Adam kepada Daily Express. Spanyol sendiri melanjutkan pernyataan resminya bahwa keputusan untuk mengaktifkan Artikel 155 bakal dibawa pada rapat kabinet istimewa Sabtu nanti (21/10). 03

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sering Timbulkan Kemacetan, Pemkot Surabaya Siap Kembalikan Fungsi Jalan Stasiun Wonokromo

Rabu, 22 Apr 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti keluhan warga terkait Jalan Staisun Wonokromo Surabaya yang selama ini sempit dan kerap menimbulkan kemacetan…

Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

Rabu, 22 Apr 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala…

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Medical Check Up Serentak, Pastikan Seluruh Pekerja dalam Kondisi Prima

Rabu, 22 Apr 2026 14:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berkomitmen penuh dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para pekerjanya.…

Dukung Sektor Pertanian, Pemkab Sumenep Sediakan Penyertaan Modal

Rabu, 22 Apr 2026 13:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Dalam rangka mendukung pengembangan usaha sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menyediakan bantuan…

Kasus Tahan Ijazah Kembali Muncul, SBMR: Perusahaan Bisa Dipidana ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:44 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, MADIUN — Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono, menegaskan dugaan penahanan ijazah eks karyawan CV sukses jaya abadi tidak dap…