Pemerintah Spanyol Segera Berlakukan Artikel 155

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Adapun keputusan sesuai dengan ultimatum yang diberikan Madrid yaitu Catalonia harus menentukan sikap terkait proklamasi kemerdekaannya paling lambat hari ini. Konstitusi 1978 lahir pasca-berakhirnya masa kediktatoran Jenderal Francisco Franco Bahamonde yang memerintah Spanyol pada 1939-1975. MADRID, Mohammed Jaber. Sikap ambigu pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, membuat pemerintah Spanyol akhirnya mengambil langkah tegas. Pada Kamis (19/10) siang waktu setempat Spanyol resmi mengumumkan pemberlakuan Artikel 155 Konstitusi 1978. Sebelumnya, pasca-mengumumkan kemenangan referendum Catalonia pada 1 Oktober lalu, Puigdemont menulis surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk meminta dialog. Kompensasinya, Puigdemont memilih untuk menunda pernyataan kemerdekaan negara bagian yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19 persen kepada Spanyol tahun lalu tersebut. Artikel 155 secara garis besar berbunyi bahwa Spanyol bakal mengambil alih langsung pemerintahan otonomi jika pemerintahan daerah tersebut secara hukum dianggap gagal, atau mengancam kepentingan negara secara keseluruhan. Dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari BBC, pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy menilai referendum pada 1 Oktober lalu itu bisa mengancam perekonomian maupun eksistensi Catalonia secara keseluruhan. "Tidak diragukan lagi bahwa Spanyol mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban konstitusional," demikian bunyi pernyataan Madrid. Pakar konstitusi Spanyol, Teresa Freixes mengatakan, tindakan paling konkret dari Spanyol untuk mengaktifkan Artikel 155 adalah menempatkan pemerintahan atas nama negara. "Nantinya, mereka bakal meminta parlemen Catalonia agar mengadakan pemilihan ulang," kata Freixes kepada Sky News. Pengaktifan Artikel 155, kata investor lokal Xavier Adam, membuat perusahaannya merugi. Dia mengatakan perusahaannya, jaringan finansial AMC, harus membatalkan rencana investasi 450 juta dollar AS (Rp 6 triliun) akibat situasi politik yang tak menentu. "Spanyol harus mengalah dan membiarkan Catalonia merdeka. Kondisi ini sangat tidak stabil. Anda tidak tahu kapan rakyat disini bakal meledak," kata Adam kepada Daily Express. Spanyol sendiri melanjutkan pernyataan resminya bahwa keputusan untuk mengaktifkan Artikel 155 bakal dibawa pada rapat kabinet istimewa Sabtu nanti (21/10). 03
Tag :

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…