Pemerintah Spanyol Segera Berlakukan Artikel 155

Kamis, 19 Okt 2017 23:51 WIB

Adapun keputusan sesuai dengan ultimatum yang diberikan Madrid yaitu Catalonia harus menentukan sikap terkait proklamasi kemerdekaannya paling lambat hari ini. Konstitusi 1978 lahir pasca-berakhirnya masa kediktatoran Jenderal Francisco Franco Bahamonde yang memerintah Spanyol pada 1939-1975. MADRID, Mohammed Jaber. Sikap ambigu pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, membuat pemerintah Spanyol akhirnya mengambil langkah tegas. Pada Kamis (19/10) siang waktu setempat Spanyol resmi mengumumkan pemberlakuan Artikel 155 Konstitusi 1978. Sebelumnya, pasca-mengumumkan kemenangan referendum Catalonia pada 1 Oktober lalu, Puigdemont menulis surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk meminta dialog. Kompensasinya, Puigdemont memilih untuk menunda pernyataan kemerdekaan negara bagian yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19 persen kepada Spanyol tahun lalu tersebut. Artikel 155 secara garis besar berbunyi bahwa Spanyol bakal mengambil alih langsung pemerintahan otonomi jika pemerintahan daerah tersebut secara hukum dianggap gagal, atau mengancam kepentingan negara secara keseluruhan. Dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari BBC, pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy menilai referendum pada 1 Oktober lalu itu bisa mengancam perekonomian maupun eksistensi Catalonia secara keseluruhan. "Tidak diragukan lagi bahwa Spanyol mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban konstitusional," demikian bunyi pernyataan Madrid. Pakar konstitusi Spanyol, Teresa Freixes mengatakan, tindakan paling konkret dari Spanyol untuk mengaktifkan Artikel 155 adalah menempatkan pemerintahan atas nama negara. "Nantinya, mereka bakal meminta parlemen Catalonia agar mengadakan pemilihan ulang," kata Freixes kepada Sky News. Pengaktifan Artikel 155, kata investor lokal Xavier Adam, membuat perusahaannya merugi. Dia mengatakan perusahaannya, jaringan finansial AMC, harus membatalkan rencana investasi 450 juta dollar AS (Rp 6 triliun) akibat situasi politik yang tak menentu. "Spanyol harus mengalah dan membiarkan Catalonia merdeka. Kondisi ini sangat tidak stabil. Anda tidak tahu kapan rakyat disini bakal meledak," kata Adam kepada Daily Express. Spanyol sendiri melanjutkan pernyataan resminya bahwa keputusan untuk mengaktifkan Artikel 155 bakal dibawa pada rapat kabinet istimewa Sabtu nanti (21/10). 03

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

DKPP Sumenep Pastikan Hewan Kurban Lolos Sertifikasi Kesehatan

Senin, 25 Mei 2026 18:25 WIB

SURABAYA PAGI, Sumenep-Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengingatkan…

Pijar Religius Al Banjari SMPN 2 Taman Bergema di Arena CFD

Senin, 25 Mei 2026 17:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Suara musik rebana mengiringi lantunan sholawat menggema di seantero Monumen Jayandaru Alun alun Sidoarjo, saat digelar Car Free…

Gerbong Mutasi Ponorogo Bergolak! Belasan Pejabat Eselon II Mendadak Dipanggil BKN Jatim

Senin, 25 Mei 2026 17:19 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Peta birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mendadak memanas. Sinyal perombakan besar-besaran alias mutasi jabatan…

Gubernur Khofifah Pastikan Harga Bahan Pokok di Bojonegoro Tetap Stabil Menjelang Idul Adha

Senin, 25 Mei 2026 17:17 WIB

SurabayaPagi, Bojonegoro – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga bahan pokok di Pasar Banjarejo, Kabupaten Bojonegoro, relatif stabil m…

Sensus Ekonomi 2026, Wabup Mojolerto Dorong Partisipasi Aktif Masyarakat dan Pelaku Usaha

Senin, 25 Mei 2026 17:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyatakan komitmen penuh dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi…

Wali Kota Mojokerto Ajak Satlinmas Waspadai Provokasi dan Hoaks di Lingkungan Masyarakat

Senin, 25 Mei 2026 17:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga…