SURABAYA PAGI, Ponorogo-Peta birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mendadak memanas. Sinyal perombakan besar-besaran alias mutasi jabatan di internal Pemkab Ponorogo kini semakin menguat.
Hal ini terbukti setelah belasan pejabat eselon II Pemkab Ponorogo secara mendadak dipanggil oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional II Jawa Timur pada,Senin (25/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 11 pejabat setingkat kepala dinas yang masa pensiunnya masih di atas dua tahun, dipanggil untuk menjalani profiling serta pemaparan kinerja secara maraton di hadapan tim BKN.
Para pejabat teras yang memenuhi panggilan BKN Jatim tersebut di antaranya:
1. Joko Waskito (Sekretaris Dewan) Bambang Suhendro (Asisten Pemerintahan)
2. Dyah Ayu Puspitaningarti (Kepala Dinas Kesehatan)
3. Ringga Dwi Heri Irawan (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro)
4. Jamus Kunto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, dan Kawasan Permukiman)
5. Judha Slamet Sarwo Edhie (Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga)
6. Eko Edi Suprapto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
7. Wahyudi (Kepala Dinas Perhubungan)
9. Dewi Wuri Handayani (Asisten Administrasi Umum)
10.Besse Tenrisampeang (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
11. Toni Sumarno (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
Menariknya, dari total 12 pejabat eselon II yang masuk daftar panggil, terdapat satu pejabat yang memilih absen. Staf Ahli Bupati, Lilik Slamet Raharjo, diketahui menjadi satu-satunya pejabat yang memilih tidak mengikuti agenda penting di BKN Jatim tersebut dengan alasan tertentu.
"Hari ini ada 12 eselon II yang dipanggil BKN Jatim untuk profiling dan paparan kinerja. Yang tidak ikut cuma Pak Lilik Staf Ahli, kalau alasannya kurang jelas kenapa tidak ikut," ungkap salah seorang pejabat eselon II Pemkab Ponorogo yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada media, Senin.
Usut punya usut, agenda profiling ini bukan sekadar formalitas biasa. Hasil dari penilaian BKN ini nantinya akan menjadi senjata utama dan dasar penilaian bagi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Sugiarto.
Hasil akhir profiling inilah yang menentukan apakah posisi para pejabat mentereng ini akan dipertahankan, atau justru terdepak dan digeser ke jabatan baru dalam mutasi PNS mendatang.
"Makanya kita diminta untuk memaparkan kinerja kita seperti apa di dinas ini. Kita juga diminta untuk mengisi minat dinas mana yang cocok dengan kemampuan kita begitupun sebaliknya," tambah sumber tersebut.
Di balik ketegangan menjelang mutasi ini, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Banyak pejabat eselon II yang ternyata mengikuti asesmen ini dengan setengah hati.
Di tengah kondisi internal Pemkab Ponorogo yang dinilai sedang tidak menentu pasca OTT KPK, konstelasi keinginan para pejabat justru bergeser. Jabatan "basah" yang biasanya diincar, kini kalah pamor. Posisi primadona yang paling diburu para pejabat saat ini justru adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) serta Staf Ahli Bupati.
"Ya melihat kondisi saat ini. Teman-teman banyak yang ingin di Dinas Perpustakaan dan Staf Ahli," pungkas pejabat tersebut membeberkan kondisi psikologis rekan-rekannya.
Hingga berita ini diturunkan, dinamisasi internal Pemkab Ponorogo menjelang mutasi massal ini masih terus bergulir dan menjadi sorotan hangat publik. roh
Editor : Redaksi
