Pilkada Serentak 2018

Dipicu Pilpres, Potensi Konflik Tinggi

Selasa, 07 Nov 2017 23:21 WIB

Potensi konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dinilai sangat tinggi. Selain pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, jumlah pemilih dan anggaran yang akan berputar di Pilkada tahun depan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. ----------- Laporan : Tejo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud -------- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, mengungkapkan ada tiga faktor pemicu potensi konflik dalam Pilkada Serentak 2018. Dari segi kontestasi, Pilkada 2018 memiliki potensi persaingan yang sangat tinggi lantaran berdekatan dengan Pilpres 2019. Dalam faktor pemilih, Pilkada 2018 mencapai rekor pemilih terbanyak. Perkiraan KPU, data untuk Pemilihan Presiden 2019 mencapai 197 juta pemilih. Sedangkan Pilkada 2018 tercatat mencapai 158 juta orang. "Jumlah 158 juta pemilih itu diperebutkan di (Pilkada) 2018. Itu artinya hampir 80 persen total pemilih nasional akan diperebutkan dari Pemilu 2018," papar Arief Budiman saat diskusi publik Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11) kemarin. Perputaran uang pada pilkada serentak mendatang juga sangat besar, ditaksir mencapai belasan bahkan puluhan triliun. Untuk KPU saja, mereka mengajukan anggaran hingga Rp 11,9 triliun, meski diakui ada potensi koreksi anggaran. Besaran anggaran itu belum termasuk anggaran untuk Bawaslu, TNI, Polri, DKPP, Pemerintah Daerah, dan kandidat. Sebagai perbandingan, jumlah uang yang berputar dalam pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah mencapai Rp 6,4 triliun, tidak termasuk sisa anggaran. Jumlah itu bukan hanya KPU saja, melainkan dari seluruh lembaga terkait penyelenggaraan pilkada 2015 dan kandidat. Sedangkan dalam pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, uang yang berputar hanya sekitar Rp 4,3 triliun, tidak termasuk sisa anggaran. "Karena kompetisinya sangat ketat, uang yang terlibat banyak, jumlah pemilih yang diperebutkan banyak, maka kompetisi ini akan berlangsung sangat ketat makanya KPU sangat berhati-hati betul," tandas Arief. Faktor terakhir adalah KPU sendiri sebagai pihak penyelenggara. Pada Pilkada serentak, banyak anggota KPU yang masa jabatannya habis. Lebih lagi bertepatan pada pemungutan suara. Berdasarkan undang-undang yang mengatur sekarang, tidak bisa dilakukan masa perpanjangan waktu. Sedangkan, harus dilakukan perekrutan kembali. "Peserta dalam proses rekrutmen ada upaya 'cawe-cawe'," kata Arief. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan. Dalam regulasi sebelumnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan, bisa diperpanjang sampai tahapan selesai. "Faktanya di beberapa tempat, masa jabatan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berakhir persis pada hari pemungutan suara. Ada yang H-1, H-10, H-satu bulan, bahkan dua hari setelah hari pemungutan suara," kata Arief. "Berdasarkan aturan tersebut (UU 10/2016) KPU harus melakukan rekrutmen. Maka selama proses rekrutmen, potensi konflik tinggi, karena peserta suka ikut 'cawe-cawe' (intervensi)," katanya, KPU harus mampu menahan diri dari intervensi tersebut. Batu Loncatan Pilpres Sementara itu, Direktur Rumah Bebas Konflik (Rubik), Abdul Ghofur, setuju dengan paparan Arief. Faktor yang sama, menurutnya, menjadi pemicu konflik lantaran dekat dengan Pilpres 2019. Dia memandang Pilkada 2018 ini berpotensi menjadi batu loncatan untuk 2019. Bahkan ditambah dengan duplikasi konflik yang terjadi di 2017 lalu, khususnya pilkada DKI Jakarta. "Bahwa stepping stone, batu loncatan mencapai target lebih besar lebih spesifik pilpres," ucapnya. Biaya Pilkada Mahal Pilkada serentak ternyata tidak menjamin efisiensi anggaran pemilu. Dalam kajian Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) bahkan terungkap bahwa pilkada serentak di beberapa daerah justru lebih mahal dibandingkan pilkada sebelumnya. Ada berbagai komponen biaya yang membuat anggaran pilkada membengkak dan bila ditanya komponen apa yang paling besar maka jawabannya adalah honorarium. "Jadi itu komponen terbesar," ungkap Siti Aminah, Peneliti Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Besarnya biaya honorarium disebabkan banyaknya kelompok-kelompok kerja yang dibentuk dengan struktur yang besar. Mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota yang lebih dari 10 orang dengan honor yang beragam. Meski begitu, kajian Kemendagri tersebut tidak bersifat nasional. Dari 15 provinsi kajian, hanya beberapa KPU kabupaten kota yang menyerahkan data lengkap seputar anggaran Pilkada. Di KPU Kota Jogjakarta, biaya honorarium mencapai 37,21 persen darinya anggaran Pilkada 2017, jauh di atas biaya pelaksaan kampanye 11,29 persen, sosialisasi 6,61 persen, pengadaan dan pendistribusian 6,44 persen, dan proses perhitungan 5,89 persen. Sementara di Kota Cimahi, biaya honorarium sebesar 23,11 persen pada Pilkada 2017. Angka ini lebih tinggi dari empat komponen biaya lainnya. Pada Pilkada 2018, persentase honorarium Pilkada di Kota Bandung akan mencapai Rp 17,7 miliar, atau 38,25 persen dari total biaya Pilkada sebesar Rp 55,5 miliar. Adapun di tingkatan Provinsi, biaya honorarium di Pilkada Jawa Barat mencapai Rp 488 miliar, atau 42 persen dari total biaya Pilkada sebesar Rp 1,16 triliun pada 2018. Di dalam kesimpulan kajian itu, Kemendagri menilai bahwa biaya honorarium menjadi salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi biaya Pilkada. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pembatasan dan pengurangan jumlah Pokja, pengilangan unsur pengarah dan penanggung jawab, serta menata unit cost dengan mempertimbangkan standar biaya setiap daerah. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …

Investasi Raksasa US$600 Juta di JIIPE Gresik, Industri Melamin Siap Dorong Ekonomi dan Efisiensi Energi

Jumat, 10 Apr 2026 13:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik — Arus investasi besar kembali mengalir ke sektor industri kimia nasional. Pembangunan pabrik melamin senilai sekitar US$600 juta di J…