Muluskan Proyek, Dua OPD Minta Pendampingan Kejaksaan

Selasa, 14 Nov 2017 15:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Untuk memuluskan pelaksanaan kegiatan fisik di Lamongan, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas PU Bina Marga, secara resmi mengandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan pengawalan dan pendampingan pembangunan. Kepastian dua OPD tersebut meminta pendampingan ke Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah( TP4D) itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Diah Yuliastuti melalui Kasiintel IT Budiyanto Selasa (14/11/2017). Dikatakannya dua OPD tersebut bahkan sudah melakukan pemaparan dihadapan TP4D terkait pelaksanaan pembangunan fisik di dua instansi tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan."Dua OPD masing-masing DPRKP dan PU Binamarga tersebut sudah memaparkan rencana kegiatan kepada tim TP4D, kalau DPRKP pada 9 November lalu, kalau Dinas PU Binamarga baru tadi (14 November red),"terangnya. Lebih jauh kata Budi menyebutkan, permintaan pendampingan ke TP4D bukan semata-mata melindungi penyimpangan dalam penggunaan APBD, tapi untuk memastikan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar."Peran kita bagaimana kegiatan di lapangan berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyusunan laporan. Supaya mereka juga tidak merasa was-was atau takut dikriminalisasi,” Jelas Budi. Sebagaimana diketahui tambah Budi terbentuknya TP4D merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI. Terpisah Kajari Diah Yuliastuti dalam berbagai kesempatan menyebutkan, kalau tugas dan fungsi TP4D tidak lebih untuk melakukan pengawalan dan pendampingan hukum dalam pembangunan daerah, melalui upaya-upaya persuasif dan preventif. Tim ini lanjutnya, juga berkewenangan memberi penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan. Sementara itu, Kepala Seksi Penataan bangunan gedung dan lingkungan DPRKP Lamongan Sukiman selaku PPK,(Pejabat Pembuat Komitmen) membenarkan pihaknya meminta pengawalan ke TP4D Kejari Lamongan. "Ya, yang tanda tangan pak Sekda. Sebenarnya sudah lama kita komunikasi dengan Kejaksaan,tapi baru tanggal 9 Nopember lalu secara resminya,"Pungkasnya.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jumat Berkah, Antusiasme Warga Ingin Mengusap Kepala Anak Yatim

Jumat, 26 Jun 2026 06:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya, – ADA kebiasaan unik setiap tanggal 10 Muharam yaitu muliakan Anak Yatim. Banyak umat muslim rutin menggelar acara santunan komunal …

Komnas HAM: Penganiaya YTR Sangat Keji

Kamis, 25 Jun 2026 20:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah turut buka suara terkait kasus Taufik Hidayat (30) diduga menganiaya dan menyekap wanita inisial YTR…

Taufik Akui Siksa YTR Selama 1,5 Tahun

Kamis, 25 Jun 2026 20:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menurut polisi, Taufik mengaku menyiksa YTR selama 1,5 tahun. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Hendra Rochmawan,…

Jadikan PDIP Sebagai Oposisi

Kamis, 25 Jun 2026 20:29 WIB

by Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya menilai alasan pertama berkaitan dengan PDIP kalah di…

Minta Kekasihnya Dihukum Berat

Kamis, 25 Jun 2026 20:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Akhirnya, YTR (29) korban penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat selama 3 tahun, buka suara. YTR (Yuvita Tri Rezeki),…

Anak Aktor Ari Wibowo, Ingin Sekolah Teologi

Kamis, 25 Jun 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Aktor Ari Wibowo, mengijinkan putra bungsunya,Kenzo Wibowo, pilih karir. Kenzo, baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah…