Trotoar Diduga Didagangkan, Tanggung Jawab Siapa?

Kamis, 14 Des 2017 17:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Jalur pedestrian (trotoar, ted) di Jalan Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, tepatnya dari telaga Giri sampai depan kantor Kecamatan Kebomas hingga kini masih dipadati PKL. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur inipun langganan macet. Terutama saat jam-jam pulang pergi kerja. Pasalnya, kendaraan pengunjung PKL di kawasan ini menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraannya. Belum lagi, pejalan kaki yang harus melintas di trotoar, harus turun ke jalan lantaran trotoar dipakai PKL berjualan. Hal ini tentu ironis. Bagaimana tidak, trotoar yang harusnya berfungsi bagi pejalan kaki, justru beralih menjadi pangkalan PKL. Siapakah yang harus bertanggung jawab terkait hal ini. Padahal sangat jelas bahwa aluh fungsi trotoar telah melanggar hak pejalan kaki dan kepentingan orang banyak. Seorang PKL penjual minuman dingin di trotoar telaga Giri yang disambangi saat berjualan mengisahkan bahwa ia mendapat ijin untuk berjualan di trotoar tersebut. Bahkan ia mengaku membayat uang muka senilai Rp 300 ribu ke Rukun Tetangga wilayah setempat. Sayangnya, pria yang minta namanya di lindungi dan tidak dikorankan ini enggan menyebut RT dimaksud. "Semua yang jualan di sepanhang trotoar ini kena biaya kok. Nilainya bervariasi, kalau saya yang jualan dari siang sampai sore kenanya Rp 300 ribu," ujarnya Kamis (14/12/2017) yang lagi-lagi minta dilindungi namanya namun layak dipercaya. Selain penjual minuman dingin, penjual ayam goreng yang juga minta namanya tidak ditulis drngan alasan enggan digelak dari lokasi tempat berjualan juga mengaku mendapat ijin dari aparat setempat berjualan di trotoar tersebut. Namun aparat dimaksud tidak dijelaskan. "Kita cari makan disini mas. Ya kalau diminta bayar ya kita bayar, nilai kalau saya kena Rp 350 ribu," katanya. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Pemkab Gresik, Agus Budiono mengatakan penertiban PKL tidak sepenuhnya kewenangan mereka. Tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan juga punya tanggung jawan untuk melakukan penataan, terutama yang mengganggu ketertiban umum. "Mestinya kelurahan dan kecamatan juga harus turun tangan karena mereka itu berada langsung di wilayahnya," tegas Agus. Soal adanya trotoar didagangkan atau bagaimana, ia akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Tapi yang helas, PKL ini sudah pihaknya tata bahkam tempatnya pun sudah disediakan. Mis

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bikin Heboh! Bayi Terkunci Dalam Mobil, DPKP Gercep Lakukan Evakuasi

Rabu, 22 Apr 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejadian yang membuat banyak warga terheran-heran, ditemukan seorang bayi dalam keadaaan terkunci di dalam mobil di kawasan Jalan…

Momen Hari Kartini, Khofifah Salurkan Bantuan DBHCHT untuk Buruh Rokok dan Pelaku Usaha Perempuan

Rabu, 22 Apr 2026 15:39 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memanfaatkan momentum Hari Kartini 2026 untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan …

Heboh! Fenomena 'Waterspout' Pusaran Angin Tornado Gegerkan Warga Dekat Jembatan Suramadu

Rabu, 22 Apr 2026 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini tengah viral di media sosial (medsos) terkait unggahan video yang menampilkan pusara angin bak tornado di sekitar…

Sering Timbulkan Kemacetan, Pemkot Surabaya Siap Kembalikan Fungsi Jalan Stasiun Wonokromo

Rabu, 22 Apr 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti keluhan warga terkait Jalan Staisun Wonokromo Surabaya yang selama ini sempit dan kerap menimbulkan kemacetan…

Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

Rabu, 22 Apr 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala…

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…