Diorder untuk Jatuhkan Cagub-Cawagub di Pilgub Jat

BUZZER DIBAYAR RP 2 M

Kamis, 21 Des 2017 00:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Perang buzzer di media sosial pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 nanti, bukan isapan jempol. Baik yang pro Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Azwar Anas maupun pendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Terlebih lagi jika ada pembatasan iklan di media. Kabar yang beredar, kelompok buzzer ini meminta bayaran hingga Rp 2 miliar. Mereka tak hanya mencari simpati calon pemilih. Lebih jauh lagi, kelompok ini berani menjatuhkan pasangan Cagub-Cawagub yang menjadi lawan politik. --------------- Laporan : Ibnu F Wibowo – Riko Abdiono, Editor : Ali Mahfud --------------- Informasi yang diperoleh Surabaya Pagi dari sumber di dunia buzzer sosial media mengungkapkan cara kerja tim tersebut sebenarnya sederhana. Pihak klien atau pasangan calon (paslon) yang mengontrak, hanya memberikan fokus isu untuk dikerjakan serta materi pendukungnya. "Nanti dari tim-tim buzzer ini, berdasarkan materi dan isu yang diberikan akan membuat postingan-postingan di berbagai sosial media dengan berbagai akun,” ungkap sumber ini yang meminta namanya tak dipublikasikan, saat ditemui Rabu (20/12/2017). “Misalkan begini, kalau fokusnya menunjukkan kinerja seorang kepala daerah, maka yang diposting ini tentang keberhasilan-keberhasilannya. Dikemas seakan-akan postingannya itu dari masyarakat yang berada atau pernah berkunjung ke wilayah yang ia pimpin. Dibuat sehalus dan senatural mungkin. Jadi nggak terlihat settingan. Sedang akun yang digunakan bisa 10-15 akun. Bisa juga lebih," lanjut dia. Lebih lanjut, sumber yang pernah menjadi pengembang di Google Indonesia tersebut menjelaskan, ada pola kerja lain yang digunakan oleh para tim buzzer sosial media. "Pola ini dipakai oleh mereka yang juga merangkap sebagai konsultan media. Kalau yang ini, klien cukup hanya memberikan materi tentang mereka saja. Fokus isu juga menjadi tanggung jawab dari tim-tim buzzer itu. Mereka ini juga mengarahkan tentang apa-apa yang harus diposting kliennya di sosial media milik si klien secara pribadi," terang sumber tersebut. Bagaimana dengan pembiayaannya? Pria yang mengaku pernah menjadi tim buzzer sosial media bagi salah satu kandidat Pilpres 2019 tersebut mengaku ada beberapa skema pembiayaan yang dipakai. Bisa kontrak penuh, namun bisa juga hanya kontrak putus temporer saja. "Jadi kalau pengalaman saya, itu bisa kadang per fokus isu. Bisa juga bulanan. Bisa juga kontrak penuh hingga pemilihan selesai. Kalau secara besarannya. Itu relatif kan. Tapi yang jelas, antara yang buzzer biasa sama yang sekaligus konsultan media ini beda jauh. Bisa dua kali lipatnya. Untuk termin pembayaran pun berbeda-beda. Ada yang full di depan, separuh di depan dan sisanya di belakang. Ada juga yang full di belakang setelah semua pekerjaan selesai," ujar sumber yang juga mengelola akun citizen journalist yang lumayan besar di Surabaya tersebut. Mengenai jumlah bayaran, menurutnya, tergantung negosiasi. Kalau daerahnya besar dan potensi ekonominya tinggi, bisa di kirasan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Di Jakarta dan Jatim termasuk dalam tarif tersebut. “Tapi ya tergantung nego, tapi harga wajar ya segitu itu,” cetus sumber yang mengaku sudah berkomunikasi dengan timnya Gus Ipul. Namun, ia menolak menjabarkan lebih detail. Istilah buzzer makin dikenal ketika polisi menggulung sindikat buzzer Saracen, di medio Agustus 2017 lalu. Sindikat ini melakukan penyebaran kebencian dan serta isu SARA melalui media sosial. Tentu saja, kemampuan mereka mengutak-atik medsos, jauh di atas rata-rata kebanyakan orang. Mereka bersedia menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan. Dari penyidikan polisi, Saracen menawarkan Rp 72 juta per paket. Biaya tersebut meliputi biaya pembuatan situs Rp 15 juta dan membayar sekitar 15 buzzer sebesar Rp 45 juta per bulan. Bagaimana di Pilgub Jatim? Hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) periode Desember 2017 menunjukkan sebagian besar user medsos menyatakan akan menggunakan akun medsosnya untuk mengampanyekan salah satu paslon Cagub-Cawagub yang didukungnya. Karena itu, perang buzzer di Pilgub Jatim diprediksi bisa membuat heboh dan memiliki pengaruh ke calon pemilih. Dari survei itu diketahui, sebanyak 48,5 persen responden mengakui akan menggunakan akun medsosnya untuk mendukung atau mengampanyekan salah satu paslon. Sementara 16,6 persen yang menyatakan tidak menggunakan akun medsosnya untuk mendukung paslon. Dan sisanya, yakni 34,9 persen menjawab belum pasti. Black Campaign Terkait maraknya buzzer sosial media yang bekerja dengan fokus black campaign seperti jaringan Saracen, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari mengingatkan agar mereka yang bermain pada ranah tersebut untuk segera sadar. Pola kampanye itu, menurut Untari, tidak beretika dan tidak layak untuk digunakan. "Kepada mereka yang ingin memainkan seperti saracen, ingatlah pada Allah SWT. Setiap perbuatan kita akan ada balasannya yang setimpal. Jaman sekarang hukum karma berlaku sangat cepat dan langsung. Karena jaman sudah tua," sebut Untari dikonfirmasi Rabu (20/12) kemarin. Di sisi lain, Untari juga meyakini bahwa pola-pola kampanye black campaign saat ini sudah sangat tidak relevan. "Saya masih optimis masyarakat Jatim lebih cerdas membaca fenomena politik dan tidak mudah terprovokasi. Mereka masih memiliki pegangan pengalaman kehidupan yang lebih bisa mengembangkan sikap toleran , adaptif dan konstruktif. Salah satunya adalah bangunan kehidupan harmonis antara kaum nasionalis dan para nahdliyin yang sudah berlangsung ratusan tahun dalam suasana yang harmonis," jelasnya. Sri Untari juga mengatakan bahwa pihaknya partainya akan menekankan pola good campaign. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melalui edukasi pada masyarakat terkait memilih pemimpin yang baik. "Edukasi yang kami berikan, salah satunya adalah dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pencerahan yang bagaimana? Bahwa memilih pemimpin adalah memberikan sama dengan memberikan mandat," jelas Untari yang Sekretaris Tim Pemenangan Gus Ipul-Anas Untuk mendukung hal tersebut, menurut Untari, PDIP akan berkomitmen untuk mencari sosok pemimpin yang sudah berpengalaman untuk menjadi pemegang mandat rakyat. "Juga yang telah membuktikan dirinya mampu menyejahterakan rakyat. Gus Ipul dan Mas Anas adalah sosok yang telah selesai mewujudkan mandat rakyat untuk Jawa Timur dengan berkinerja yang baik melaksanakan pemerintahan," papar wanita yang juga anggota DPRD Jatim ini. Naikkan Rating Menanggapi fenomena itu, pakar komunikasi asal Unair Irfan Wahyudi memandang bahwa buzzer politik merupakan bagian dari perkembangan praktik marketing di era modern. Buzzer, menurutnya merupakan salah satu tools digital marketing. "Sederhananya, buzzer dipakai untuk menaikkan rating sebuah kampanye. Entah itu untuk tujuan politik, dagang, pemasaran produk jasa/barang,dll. Jadi buzzer ini tidak melulu soal politik," jelas Irfan. Kondisi demikian menjadikan Irfan berpendapat bahwa jasa buzzer di media sosial untuk tujuan politik praktis merupakan hal yang lazim. "Itu kompetisi untuk mendapatkan atensi pengguna sosmed bagi tujuan politik adalah bagian integral dari usaha menyodorkan isu-isu yang menguntungkan pihak tertentu," katanya. Sayangnya, Irfan menilai penggunaan buzzer pada konteks politik sering kali dilakukan untuk tujuan yang kurang tepat. Seperti misalnya menggiring masyarakat untuk memandang negatif kepada pihak tertentu. "Isu apapun bisa digoreng. Mulai dari isu domestik, sosial, agama, kesukuan, dll. Asal bisa menguntungkan pihak yang diwakili oleh buzzer tersebut," tegas Irfan. Pengamat komunikasi politik asal Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, meminta seluruh pihak mewaspadai munculnya buzzer politik di media sosial pada Pilgub Jatim 2018. "Harus ada upaya dan sinergi agar munculnya buzzer politik diminimalkan, bahkan tidak seperti di Pilkada DKI sehingga tidak merembet ke Jatim," ujarnya. Istilah buzzer dikenal dalam dunia maya sebagai suatu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu yang sengaja membuat propaganda terhadap produk politik (kontestan) dengan tujuan menimbulkan gangguan terhadap produk politik kompetitor. Untuk menghindarinya, kata dia, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi dari penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) agar tak berefek negatif dengan penggunaan media sosial yang masif, cepat dan tak terkendali. "Kekhawatiran terbesarnya adalah penggunaan media ini oleh kelompok profesional baik oleh buzzer politik maupun oleh pasukan sosmed yang bergerak khusus karena diorder pihak tertentu," ucapnya. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bikin Heboh! Bayi Terkunci Dalam Mobil, DPKP Gercep Lakukan Evakuasi

Rabu, 22 Apr 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejadian yang membuat banyak warga terheran-heran, ditemukan seorang bayi dalam keadaaan terkunci di dalam mobil di kawasan Jalan…

Momen Hari Kartini, Khofifah Salurkan Bantuan DBHCHT untuk Buruh Rokok dan Pelaku Usaha Perempuan

Rabu, 22 Apr 2026 15:39 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memanfaatkan momentum Hari Kartini 2026 untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan …

Heboh! Fenomena 'Waterspout' Pusaran Angin Tornado Gegerkan Warga Dekat Jembatan Suramadu

Rabu, 22 Apr 2026 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini tengah viral di media sosial (medsos) terkait unggahan video yang menampilkan pusara angin bak tornado di sekitar…

Sering Timbulkan Kemacetan, Pemkot Surabaya Siap Kembalikan Fungsi Jalan Stasiun Wonokromo

Rabu, 22 Apr 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti keluhan warga terkait Jalan Staisun Wonokromo Surabaya yang selama ini sempit dan kerap menimbulkan kemacetan…

Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

Rabu, 22 Apr 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala…

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…