Sengketa KBS Dikhawatirkan Ganggu Akreditasi

Selasa, 09 Jan 2018 01:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Masalah sengketa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang saat ini masih terjadi dikhawatirkan mengganggu proses akreditasi dan peningkatan manajemen di KBS. Saat ini PDTS KBS masih menyandang akreditasi B. Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS Chairul Anwar mengatakan, peningkatan manajemen serta destinasi di KBS menjadi target manajemen setiap tahunnya. Salah satunya peningkatan akreditasi yang menjadi tujuan agar KBS semakin dikenal masyarakat. "Tentu masalah infrastruktur harus ditingkatkan untuk menjadi akreditasi A," jelasnya. Dia mengakui, masalah sengketa antara yayasan dan pemkot Surabaya terkait KBS diharapkan tidak akan mempengaruhi peningkatan kualitas di KBS. Sengketa yang saat ini berlangsung tetap dimonitor oleh manajemen KBS. "Kami fokus pada perawatan dan peningkatan kualitas layanan saja," ujar dirut yang dilantik pada 2016 tersebut. Chairul menambahkan, selain sengketa, masalah over populasi di KBS memang menjadi ganjalan. Namun demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi terbaik. "Kita saat ini juga fokus revitalisasi agar KBS semakin baik," terangnya. Menurutnya, perbedaan akreditasi yang diterima oleh sejumlah lembaga konservasi hanya terkait wewenang. Nantinya, jika akreditasi KBS naik menjadi A maka akan menjadi role lembaga konservasi lainnya. "Seperti halnya Taman Safari yang sudah mapan secara infrastruktur dan mendapatkan akreditasi A," ujarnya. Peningkatan akreditasi KBS, lanjutnya, ditunjang dengan kepercayaan masyarakat datang ke KBS. Pada 2016 jumlah pengunjung KBS sebanyak 1,3 juta orang. Meningkat pada 2017 sebanyak 1,5 juta orang. Ditargetkan pada 2018 nanti jumlahnya bisa tembus hingga 2 juta orang. Sekretaris Komisi B Edi Rachmat mengatakan, revitalisasi infrastruktur memang harus dibenahi agar KBS bisa berkembang. Masalah sengketa KBS hendaknya tidak membebani direksi KBS agar BUMD tersebut bisa fokus dan untung. "Pemkot yang seharusnya bisa aktif menyelesaikan masalah tersebut," katanya. Politisi Hanura ini menambahkan, untuk masalah sengketa pihaknya meminta agar bagian hukum Pemkot Surabaya bisa mencari solusi terkait masalah tersebut. Nantinya, Komisi B juga akan memanggil pihak yayasan penggugat KBS agar ada win-win solution. "Kami tidak ingin direksi terganggu untuk mengembangkan dan mencari solusi terkait masalah konservasi di KBS," pungkasnya. alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Ekonomi Jatim Melonjak, Rangkaian Pameran Internasional Bidik Transaksi Ratusan Miliar

Senin, 15 Jun 2026 18:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Perekonomian Jawa Timur membuka tahun 2026 dengan kinerja impresif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi…

Sambut 1 Suro, 32 Seniman Lukis Pusaka Nusantara di Balai Pemuda Surabaya

Senin, 15 Jun 2026 16:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Puluhan seniman dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi melukis langsung (on the spot) bertema pusaka Nusantara dalam k…

Didukung Koni, Turnamen Domino Surabaya Perkuat Status Olahraga Resmi

Senin, 15 Jun 2026 16:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Turnamen Domino Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi panggung kompetitif bagi olahraga pikiran yang tengah berkembang di Indonesia.…

Khofifah Ajak Warga Ramaikan Jalan Sehat 1448 H, Perkuat Ukhuwah dan Budaya Hidup Sehat

Senin, 15 Jun 2026 14:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah melalui k…

Semua Dikuasai PT JPC, Armaya Minta Pengelolaan Parkir Dievaluasi

Senin, 15 Jun 2026 13:05 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kasus sengketa lahan parkir PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr. Soetomo membuka fakta lain terkait dominasi pengelolaan p…

Saat Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, DPRD Jatim Malah Usul Tambah Reses 6 Kali

Senin, 15 Jun 2026 12:48 WIB

Surabaya, nawacita – Anggota DPRD Jawa Timur mengusulkan tambahan jumlah kegiatan reses dari 3 kali menjadi 6 kali setahun. Rencana tersebut tertuang dalam d…