Ditarget 3 Bulan, Kecamatan Wajib SAKIP BB

Jumat, 09 Feb 2018 06:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebanyak 23 Kecamatan di Lamongan saat ini prediket Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mereka masih B, dan bupati Fadeli memberikan target waktu tiga bulan untuk bisa mencapai SAKIP BB. Hal itu disampaikannya, saat Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi, Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, Penyerahan Piagam Hasil Evaluasi SAKIP dan Sosialisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pendopo Lokatantra, Kamis (8/2). “Semua Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat nilai B pada evaluasi SAKIP Tahun 2017, harus dan wajib meningkatkan nilainya menjadi BB dalam kurun waktu sampai dengan tribulan pertama tahun 2018,” tegas Fadeli. Di sisi lain dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah mencapai nilai A pada SAKIP Tahun 2017. Namun dia juga menekankan agar tetap mempertahankan prestasi tersebut atau bahkan meningkatkannya menjadi nilai AA. Seperti dilaporkan oleh Inspektur Lamongan Agus Suyanto, bahwa pada evaluasi SAKIP Tahun 2017 ini, terdapat 35 OPD yang mencapai nilai A, 7 OPD yang mendapat nilai BB dan 23 OPD yang mendapat nilai B. Dari hasil tersebut, sambung dia, maka Pemkab Lamongan pada tanggal 31 Januari 2018 menerima predikat BB (sangat baik). Apresiasi itu diserahkan langsung oleh KemenPAN-RB di Nusa Dua Bali. Di seluruh Indonesia, bersama Lamongan hanya ada 22 kabupaten / kota yang mendapat predikat BB. Sementara di Jawa Timur, hanya ada 9 kabupaten / kota. Pada acara tersebut didatangkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB. Yakni Kabid Akuntabilitas Pemerintah Daerah Moch Sugeng dan Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Kemenpan-RB Ananda Juarsa. Ananda Juarsa menjelaskan bahwa Kemenpan-RB tidak hanya menilai outcome kinerja Pemkab Lamongan semata. Tetapi juga prosesnya, kesadaran untuk bekerja, menentukan alat ukur, merencanakan kegiatan dengan baik dan mengurangi kegiatan yang tidak efektif dan efisien. Sedangkan terkait SPIP, saat ini Pemkab Lamongan masih berada pada skor maturitas SPIP level 2. Untuk itu ditargetkan ditargetkan pada tahun 2018 masuk pada level 3. Pada kegiatan itu, seluruh Kepala OPD menandatangani perjanjian kinerja yang harus dituntaskan di hadapan Bupati Fadeli, disaksikan Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yunronur Efendi. Sementara Kepala Bagian di Sekretariat daerah beserta Kasubbag dan staf juga menandatangani perjanjian kinerja dihadapan Sekkab.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dongkrak Perekonomian, Pemkab Banyuwangi Optimalkan Potensi Wisata Berbasis Alam

Jumat, 24 Apr 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Sebagai langkah strategis dalam mendongkrak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini Pemerintah Kabupaten…

Per 2026, DPMPTSP Targetkan Investasi Rp454 M Lewat Agenda ‘Situbondo Investor Day’

Jumat, 24 Apr 2026 11:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat telah…

Pemkot Pasuruan Tekankan Peran Generasi Muda Hadapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 24 Apr 2026 11:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pasuruan - Sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap ancaman narkoba, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan…

Sudah Berizin Lengkap, Casbar Tetap Diprotes Warga

Jumat, 24 Apr 2026 11:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Operasional tempat hiburan malam Casbar di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Rungkut, Surabaya, diguncang aksi protes warga. Padahal,…

Membangun Ketahanan Keluarga, FHISIP Unisda Teken MoU dengan Pengadilan Agama

Jumat, 24 Apr 2026 07:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan, menjalin kerja sama s…

Stok Beras Bulog Cetak Rekor 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Jumat, 24 Apr 2026 05:08 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Surabaya – Perum BULOG kembali menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk pertama kalinya se…