PBB Gelar Voting Gencatan Senjata 30 Hari di Suriah

Kamis, 22 Feb 2018 23:23 WIB

SURABAYAPAGI.COM, - Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa setidaknya 346 orang telah terbunuh di Ghouta timur sejak pemerintah Suriah dan sekutunya meningkatkan sebuah serangan pada 4 Februari. NEW YORK, John Robbinson. Swedia dan Kuwait meminta diadakanya pemungutan suara (voting) untuk resolusi PBB yang memerintahkan gencatan senjata selama 30 hari di seluruh Suriah. Hal itu dilakukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang membutuhkannya dan mengevakuasi mereka yang terluka dan sakit. Namun resolusi itu tidak menghentikan serangan yang ditujukan kepada ekstrimis ISIS, al-Qaida, dam Front al-Nusra. Ketiganya menjadi target pemerintah Suriah dan sekutunya Rusia yang mengatakan bahwa mereka tengah memberangus kelompok radikal tersebut. Resolusi itu menyatakan kekerasan yang sampai pada tingkat kebiadaban dan serangan terhadap warga sipil di beberapa wilayah Suriah, terutama di wilayah Idlib dan daerah pinggiran Damaskus yang diduduki pemberontak di Ghouta timur tidak dapat diterima. Namun, keberlangsungan dari resolusi ini amat bergantung pada sikap Rusia. Seperti diketahui, Rusia adalah salah satu negara yang mempunyai hak veto. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut gencatan senjata 30 hari tidak realistis. Para diplomat mengatakan selama negosiasi mengenai resolusi tersebut, Nebenzia berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, ia mengusulkan sebuah perubahan yang akan membuat para pihak menyetujui gencatan senjata sendiri yang ditolak oleh para pendukung resolusi, kata para diplomat tersebut. "Kami tidak dapat dengan mudah memutuskan bahwa ada gencatan senjata," kata Nebenzia pada sebuah rekaman audio dari Misi Rusia di PBB. "Itu adalah proses yang panjang dan kompleks untuk dicapai. Penghentian tidak dapat dilakukan dengan memasukkan kata dalam resolusi," sambungnya seperti dikutip dari ABC News. Segera setelah draft akhir resolusi diedarkan, Nebenzia menyerukan sebuah pertemuan Dewan Keamanan terbuka pada hari Kamis membahas situasi di Ghouta timur. Beberapa diplomat mengeluh secara pribadi bahwa Rusia berusaha untuk menunda tindakan terhadap resolusi gencatan senjata 30 hari tersebut. Nebenzia mengatakan kepada dewan bahwa penting bagi semua pihak dalam konflik tersebut menyajikan pemahaman mereka tentang situasi di Ghouta timur dan mengemukakan cara untuk keluar dari situasi di sana. "Rusia memahami ada teroris di sana yang tentara Suriah sedang perangi dan para teroris menembaki Dermat Damaskus - dan itu telah terbengkalai," katanya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mendesak penghentian segera semua kegiatan perang di Ghouta timur, di mana dia mengatakan 400.000 orang hidup "di neraka bumi." Kepala PBB mengatakan penghentian pertempuran harus memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk mencapai semua yang membutuhkan dan evakuasi sekitar 700 orang membutuhkan perawatan medis yang mendesak. "Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di depan mata kita dan saya tidak berpikir kita bisa membiarkan semuanya berjalan dengan cara yang menghebohkan ini," katanya. Duta Besar AS Nikki Haley mendukung pimpinan PBB yang mengatakan: "Inilah saatnya kita menyadari bahwa kita tidak dapat terus berpaling." Kemudian, dia menuduh rezim Assad yang barbar telah menyerang pria, wanita dan anak-anak. "Sangat tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa serangan terhadap warga sipil ini ada kaitannya dengan memerangi terorisme," kata Haley dalam sebuah pernyataan. "Dewan Keamanan harus bergerak untuk mengadopsi sebuah resolusi yang menetapkan gencatan senjata," tegasnya. Namun sejak konflik Suriah dimulai hampir tujuh tahun yang lalu, Dewan Keamanan telah terbagi, dengan Rusia mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Sementara AS, Inggris dan Prancis mendukung oposisi. Hasilnya adalah kelumpuhan dan kelambanan DK PBB. Resolusi kemanusiaan Suriah yang diusulkan dan disusun oleh Swedia bersama Kuwait mengungkapkan "tekanan berat" bahwa lebih dari 13,1 juta orang di Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak dan "kemarahan" atas meningkatnya kekerasan serta kurangnya akses terhadap warga sipil yang membutuhkan. Resolusi ini menyerukan gencatan senjata di seluruh Suriah untuk memulai 72 jam setelah adopsi resolusi tersebut. Resolusi ini menyatakan bahwa 48 jam setelah gencatan senjata dimulai, konvoi kemanusiaan harus diizinkan mendapatkan akses tanpa hambatan dan berkelanjutan dan PBB serta mitranya harus diizinkan untuk mengevakuasi kasus-kasus mendesak. Rancangan resolusi tersebut juga menyerukan pengangkatan segera pengepungan termasuk di Ghouta timur, Yarmouk, Foua dan Kefraya. 03

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…