Atensi Keluhan Warga, Dewan Datangi Kantor BPJS

Selasa, 20 Nov 2018 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Ini sebagai upaya menindak lanjuti keluhan masyarakat terkait layanan BPJS kesehatan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Ainur Rosyid, usai kunjungan mengatakan, jika agenda yang ia lakukan berupa kunjungan kerja Komisi IV ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto tersebut dalam rangka silaturahmi legislatif dan koordinasi tahap awal di tingkat daerah sebelum melakukan konsultasi lanjutan ke lembaga BPJS Kesehatan di tingkat pusat. Menurut Ainur Rosyid, maksud kunjungan institusi DPRD Kabupaten Mojokerto ke kantor BPJS Kesehatan yaitu untuk mendapat penjelasan yang memadai utamanya tentang produk-produk hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan baru BPJS Kesehatan. “Kami perlu berkoordinasi untuk mendapatkan masukan, terutama yang kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan terutama di fasilitas kesehatan, juga tentang regulasi-regulasi yang terus berubah. Inilah tujuan kami mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan,” kata Ainur. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi Partai Gerindra, Hendra Purnomo menghimbau pihak BPJS Kesehatan untuk senantiasa melakukan fungsi kontrol dan monitoring terutama kepada pelayanan di fasilitas kesehatan supaya kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak menjadi keluhan di masyarakat. Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dalam kesempatan tersebut juga berdiskusi dengan Dinas kesehatan kabupaten Mojokerto mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu serta seluruh masyarakat kabupaten Mojokerto yang belum terdaftar peserta JKN-KIS. Dibahas juga tentang potensi masyarakat kurang mampu tersebut untuk diusulkan sebagai penerima bantuan iuran, menjadi peserta JKN-KIS dengan pembiayaan oleh pemerintah daerah. Saat audiensi dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, para wakil rakyat tersebut ditemui oleh Kepala BPJS, Dina Diana Permata. Pihak BPJS membeberkan materi tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terbaru yaitu Sistem rujukan berjenjang online, serta Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Peserta pertemuan secara seksama mengikuti audiensi tersebut guna mendapatkan pemahaman secara tepat tentang program-program dan regulasi yang saat ini tengah dijalankan BPJS Kesehatan. dw/adv

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…