PSI : Tak Dukung Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Rabu, 21 Nov 2018 08:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyambangi Kantor Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk menyampaikan perihal tuduhan penistaan agama terhadap dirinya oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Grace menegaskan, PSI tetap tidak akan mendukung kebijakan yang diskriminatif terhadap beberapa golongan masyarakat. Misalnya, peraturan jam malam dan peraturan daerah (perda) berdasarkan agama yang membatasi gerak kaum perempuan. "Kalau kemarin kan dikatakan, oh PSI mengumbar kebencian, sama sekali tidak," ungkap Grace di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta, Senin (19/11/2018). Dia menceritakan, aturan jam malam yang berlaku di satu provinsi di Indonesia membuat perempuan sulit beraktivitas di malam hari. Misalnya, untuk perempuan pedagang sirih yang sering berjualan saat malam menjelang. Menurutnya, hal ini sangat merugikan mereka. Sebab, banyak juga dari kaum perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan harus menafkahi keluarganya. "Ini yang menjadi korban dari perda-perda diskriminatif oleh para politisi avonturir yang tidak mau repot berpikir bagaimana caranya punya program yang baik untuk mensejahterakan masyarakat, mereka pakai atas nama agama. Inilah yang tidak kami dukung, oleh karena itu kami mengatakan kami tidak ingin mendukung pelacuran agama, dilacurkan untuk kepentingan politik," ungkap Grace. Grace menegaskan, hal inilah yang sebenarnya ingin PSI luruskan. "Kalau buat peraturan marilah buat peraturan yang universal, yang memikirkan semua lapisan masyarakat, semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia," tandas Grace. Sementara itu, politikus PSI Guntur Romli menjelaskan perbedaan antara syariah Islam dan peraturan daerah berdasarkan syariah. "Kita memang harus membedakan apa yang disebut dengan perda syariah dengan syariah itu sendiri. Kalau syariah itu kan langsung dari Allah SWT. Syariah itu bersifat suci, dia mulia dan dia itu selalu kontekstual dan universal," jelas Romli. "Tetapi perda syariah itu adalah bikinan manusia, bikinan DPRD, bikinan eksekutif pemerintah daerah. Jadi kita jangan menyamakan antara syariah dan perda syariah itulah. Jadi itu 2 hal yang harus dibedakan," ia melanjutkan. Romli mengatakan, bila ada yang berbeda pendapat akan hal ini, maka PSI juga tidak akan mempersoalkan hal itu. Di sisi lain, PSI sendiri juga masih menunggu kelanjutan laporan PPMI terhadap Grace.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jumat Berkah, Antusiasme Warga Ingin Mengusap Kepala Anak Yatim

Jumat, 26 Jun 2026 06:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya, – ADA kebiasaan unik setiap tanggal 10 Muharam yaitu muliakan Anak Yatim. Banyak umat muslim rutin menggelar acara santunan komunal …

Komnas HAM: Penganiaya YTR Sangat Keji

Kamis, 25 Jun 2026 20:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Komnas HAM Anis Hidayah turut buka suara terkait kasus Taufik Hidayat (30) diduga menganiaya dan menyekap wanita inisial YTR…

Taufik Akui Siksa YTR Selama 1,5 Tahun

Kamis, 25 Jun 2026 20:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menurut polisi, Taufik mengaku menyiksa YTR selama 1,5 tahun. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Hendra Rochmawan,…

Jadikan PDIP Sebagai Oposisi

Kamis, 25 Jun 2026 20:29 WIB

by Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya menilai alasan pertama berkaitan dengan PDIP kalah di…

Minta Kekasihnya Dihukum Berat

Kamis, 25 Jun 2026 20:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Akhirnya, YTR (29) korban penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat selama 3 tahun, buka suara. YTR (Yuvita Tri Rezeki),…

Anak Aktor Ari Wibowo, Ingin Sekolah Teologi

Kamis, 25 Jun 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Aktor Ari Wibowo, mengijinkan putra bungsunya,Kenzo Wibowo, pilih karir. Kenzo, baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah…