Sepanjang Tahun 2018, Inspektorat Lamongan Terima 15 Laporan Gratifikasi

Selasa, 12 Feb 2019 16:19 WIB

SURABAYA PAGI, Lamongan - Sepanjang tahun 2018 lalu, Inspektorat sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kabupaten Lamongan menerima 15 laporan gratifikasi selama tahun 2018. Sementara pada 2017 sebanyak 16 gratifikasi dilaporkan ke Inspektorat. Bupati Fadeli berharap kedepan ada semakin banyak gratifikasi yang dilaporkan, sebagai wujud kepatuhan Lamongan pada undang-undang. Itu dikatakannya saat menggelar Sosialisasi Pelaporan Gratifikasi di Pendopo Lokatantra, Selasa (12/2). “Sosialisasi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ini sebagai wujud upaya agar pejabat di Lamongan semakin paham dengan gratifikasi, “ kata Fadeli. Ini menurut dia sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilaksanakan Pemkab Lamongan secara insentif. Sehingga Kabupaten Lamongan menjadi pemerintah daerah dengan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (Renaksi) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) nomor satu di Indonesia. Fadeli menyebutkan bahwa gratifikasi di Kabupaten Lamongan telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. “Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa dan bebas korupsi,” jelas Fadeli. Sementara Grup Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK Yuli Kamalia mewanti-wanti agar pejabat tidak menerima pemberian yang terkait dengan jabatannya. Jika terlanjur menerima, agar segera dilaporkan ke KPK atau melalui UPG di Inspektorat. Disebutkan oleh Yuli Kamalia, setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara Negara apabila berhubungan dengan jabatannya adalah suap. “Ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasinya kepada KPK,” katanya menambahkan. Jika ini tidak dilakukan, denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar serta pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun sudah menanti. Pelaporan gratifikasi menurutnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yakni dengan datang langsung ke kantor KPK, melalui pos atau email KPK, melalui aplikasi gratifikasi online yang bisa diunduh melalui android dan ios atau mengisi formulir merah yang sudah disediakan di Inspektorat setempat selaku UPG di Kabupaten Lamongan. Dia menjelaskan bahwa gratifikasi adalah akar dari korupsi. Sehingga gratifikasi harus ditolak. “Kalaupun diterima harus segera dilaporkan pada KPK,” katanya kemnali memberi penegasan.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bikin Heboh! Bayi Terkunci Dalam Mobil, DPKP Gercep Lakukan Evakuasi

Rabu, 22 Apr 2026 15:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejadian yang membuat banyak warga terheran-heran, ditemukan seorang bayi dalam keadaaan terkunci di dalam mobil di kawasan Jalan…

Momen Hari Kartini, Khofifah Salurkan Bantuan DBHCHT untuk Buruh Rokok dan Pelaku Usaha Perempuan

Rabu, 22 Apr 2026 15:39 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memanfaatkan momentum Hari Kartini 2026 untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan …

Heboh! Fenomena 'Waterspout' Pusaran Angin Tornado Gegerkan Warga Dekat Jembatan Suramadu

Rabu, 22 Apr 2026 15:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini tengah viral di media sosial (medsos) terkait unggahan video yang menampilkan pusara angin bak tornado di sekitar…

Sering Timbulkan Kemacetan, Pemkot Surabaya Siap Kembalikan Fungsi Jalan Stasiun Wonokromo

Rabu, 22 Apr 2026 14:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti keluhan warga terkait Jalan Staisun Wonokromo Surabaya yang selama ini sempit dan kerap menimbulkan kemacetan…

Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

Rabu, 22 Apr 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala…

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…