Gagal jadi Warga Australia, Miliarder China Sebut Australia ‘Bayi Raksasa’

Rabu, 13 Feb 2019 10:51 WIB

SURABAYAPAGI.com - Seorang miliarder asal China yang gagal menjadi warga negara Australia, melontarkan serangan verbal. Miliarder ini menyebut Australia sebagai ’bayi raksasa’ yang belum menemukan tempat dalam politik internasional. Huang Xiangmo yang telah menjadi permanent resident di Sydney sejak lama, diketahui merupakan donatur terkemuka untuk dua partai politik (parpol) besar Australia. Pekan lalu, Huang dilarang kembali ke Australia. Visa permanent residency miliknya dicabut dan permohonannya menjadi warga negara Australia ditolak. Dia dicurigai menjadi bagian dari ’kampanye mempengaruhi’ dari Partai Komunis China. Dalam wawancara terbaru dengan media nasional China, Global Times, Huang menyampaikan komentarnya soal penolakan Australia ini. "Pertumbuhan bayi raksasa membutuhkan waktu, dan Australia masih punya banyak hal untuk dilakukan. Saya memahami ini," ucap Huang dalam wawancara tersebut. Huang yang seorang pengusaha properti kaya raya ini memimpin serangkaian ’dewan reunifikasi’ yang mengadvokasi dukungan untuk kebijakan-kebijakan Partai Komunis China. Badan-badan intelijen Australia meyakini Huang dan kelompoknya menjadi garda depan untuk ’kampanye mempengaruhi’ yang dirancang untuk mengarahkan kebijakan politik Australia. Para pengamat China dan mantan pejabat intelijen Australia menyebut kelompok itu menerima arahan dari Departemen Serikat Garda Depan di Partai Komunis China. Departemen tersebut merupakan salah satu lembaga Partai Komunis China yang mengatur hubungan dengan berbagai individu dan organisasi penting dan berpengaruh di dalam maupun di luar China. Ditegaskan Huang bahwa otoritas Australia tidak bisa menjelaskan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya secara jelas. "Kata-kata dalam dokumen yang dikirimkan kepada saya sangat samar. Saya tidak memahami apa maksud mereka dan demikian juga pengacara saya dan kami tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung menantang mereka," ucap Huang. Huang menyatakan bahwa politikus-politikus Australia baik dari Partai Liberal maupun Partai Buruh telah menerima banyak cek darinya karena ’mereka memiliki cukup kepercayaan soal legitimasi donasi-donasi ini’. Hubungan antara China dan Australia mulai memburuk setelah pemerintah Australia memberlakukan aturan hukum yang mengatur intervensi asing pada akhir tahun 2017. Aturan hukum itu diberlakukan di tengah kekhawatiran meluasnya pengaruh China dalam perpolitikan, akademisi dan media Australia. Huang mengatakan, hubungan antara kedua negara mengalami ’sandungan’ beberapa tahun terakhir karena ’dalam era baru hubungan internasional, Australia belum menemukan posisi yang paling memenuhi kepentingan nasional Australia’. Huang juga menyebut bahwa ’rasisme dan populisme telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan’ di Australia. "Jika Anda bisa memperlakukan warga China seperti sekarang, Anda juga bisa melakukan hal yang sama kepada warga Yahudi dan Arab di kemudian hari. Itu hal paling berbahaya," sebutnya. Huang mengatakan, larangan yang diberlakukan otoritas Australia terhadap dirinya, memberikan ’dampak besar’ bagi keluarganya. "Tiga generasi keluarga saya telah tinggal di Australia selama tujuh tahun. Terlepas dari saya, seluruh keluarga saya adalah warga negara Australia ... Australia adalah rumah mereka," tandasnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Jember Siapkan Skema Intervensi Pangan Terpadu

Kamis, 26 Feb 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah berkomitmen dengan menyiapkan skema intervensi pangan terpadu…

Lewat Gerakan Pangan Murah, Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Pasokan Bapok

Kamis, 26 Feb 2026 11:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bakal menggelar gerakan pangan murah di sejumlah wilayah…

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…