Kejar Aset Warganya yang Dilarikan ke Australia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYA PAGI - China diketahui merekrut sejumlah mantan detektif polisi di Australia dan negara Barat lainnya untuk memulihkan aset senilai jutaan dolar yang diduga dilarikan dari negara itu. Sejumlah mantan aparat Australia diminta oleh pihak ketiga di Hong Kong untuk mengejar aset-aset itu melalui operasi "Project Dragon". Misinya untuk menyita hasil kejahatan dari China yang ditransfer ke luar negeri. Bisa pula berupa dana resmi yang diduga dilarikan secara ilegal ke Kanada, Amerika Serikat dan Australia. Four Corners mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa aset atau dana ilegal yang berhasil dipulihkan harus dikembalikan ke China. Para detektif dan operator yang disewa kemudian mendapatkan komisi. Dua mantan polisi di Gold Coast, Austin Whittaker dan Jason McFetridge, yang bekerja untuk Project Dragon, menjelaskan strategi yang mereka jalankan cukup sederhana. Austin Whittaker adalah mantan penyidik Kepolisian NSW, analis intelijen dan komando Angkatan Darat Australia. Rekannya Jason McFetridge adalah mantan detektif Selandia Baru yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta di Gold Coast. Dalam operasinya, katanya, mereka berusaha menemui pemilik suatu aset dan menjelaskan bahwa mereka bekerja untuk pihak berwajib China. "Kami bisa menjual aset itu, memulihkan kerugian dan mengembalikan uangnya ke China. Semua pihak senang," kata McFetridge. Mereka mengidentifikasi adanya aset properti senilai 80 juta dolar AUD (sekitar Rp 800 miliar) di Gold Coast yang mereka duga sebagai hasil pencucian uang oleh warga China. Aset-aset ini, katanya, umumnya terletak di kawasan mewah di tepi pantai daerah tujuan wisata Australia itu dan dalam kondisi kosong. Kedua mantan polisi mengaku bekerja dalam koridor hukum yang berlaku di Australia. "Sebelum bertindak, kami mendapatkan nasihat hukum untuk memastikan berada dalam batas-batas hukum," kata McFetridge. Dalam kasus pertama yang ditanganinya, mereka menghadapi gugatan dari pemilik aset. Mahkamah Agung Australia menjatuhkan putusan yang mencegah McFetridge menjual aset bersangkutan. Meski kalah dalam kasus ini, McFetridge dan Whittaker mengaku kliennya meminta agar untuk terus mengejarnya. Pakar anti pencucian uang yang juga mantan menyidik Scotland Yard, Neil Jeans, menyebutkan upaya pihak berwajib China menggunakan konsultan swasta seperti ini baru pertama kalinya terjadi. "Mereka harus sangat hati-hati. Salah satu tantangannya yaitu mereka harus bergerak di ruang yang amat sangat sempit," katanya. Kedua detektif Australia itu sendiri menolak tudingan bahwa mereka menjalankan perintah dari negara asing. "Kami tak bekerja secara langsung untuk Pemerintah China," ujar Whittaker. Pemerintah China, katanya, menjalin kemitraan dengan pihak swasta, yang diberi mandat untuk mengejar uang yang dilarikan keluar dari China. Dikatakan, mereka hanya terlibat dengan perusahaan pihak ketiga tersebut di Hong Kong. "Agendanya yaitu membantu menghentikan arus uang keluar dari perekonomian mereka," jelasnya. Mantan perwira intel pada kepolisian Kanada Bill Majcher juga terlibat dalam Project Dragon. Dia kini bekerja sebagai pimpinan EMIDR, sebuah perusahaan pemulihan aset yang berbasis di Hong Kong. "Sepanjang klaimnya sah dan kita melakukannya secara sah dan benar, saya bisa disewa oleh perusahaan besar atau pemerintah mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka," katanya. Majcher berhati-hati ketika menggambarkan perannya dalam membantu Kementerian Keamanan Publik China. Dia mengaku berhubungan dengan entitas yang terkait otoritas kepolisian di China. "Mandat mereka difokuskan pada kejahatan ekonomi, kejahatan keuangan, pencucian uang," katanya. Sebelumnya di tahun 2015, China juga pernah menggelar Operation Sky Net yang bertujuan memulihkan dana dan menangkap para buron internasional, termasuk pejabat korup. Majcher memperkirakan bisnis yang dijalankannya dalam pemulihan aset untuk China akan marak.
Tag :

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…