China Tolak Ikut Kontrol Perjanjian Senjata

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYA PAGI, China - Pemerintah China menolak ajakan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk ikut mengontrol perjanjian senjata era Perang Dingin, di mana Amerika Serikat (AS) mengancam keluar setelah menuduh Rusia melakukan pelanggaran. China berpendapat bahwa seruan tersebut akan memberi batasan yang tidak adil bagi militernya, atau dengan kata lain memaksa Beijing untuk satu suara dalam kontrol senjata, lapor beberapa sumber kepada kantor berita AFP. Seruan Merkel bukan tanpa alasan. Jerman khawatir perlombaan senjata nuklir antara China, Rusia dan AS akan kian memanas, menyusul keluarnya Washington dari perjanjian Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF). "Perlucutan senjata adalah sesuatu yang menjadi perhatian kita semua, dan tentu saja kita akan senang jika pembicaraan seperti itu dilakukan tidak hanya antara Amerika Serikat, Eropa dan Rusia tetapi juga dengan China," ujar Merkel di tengah pidatonya pada Konferensi Keamanan Munich. Seruan Merkel untuk melibatkan Beijing dalam negosiasi terkait, menurut para diplomat NATO, adalah jalan keluar potensial dari kebuntuan akibat kekhawatiran AS terhadap ancaman militer dari China dan Rusia. Tetapi salah seorang diplomat top China, Yang Jiechi, yang turut berbicara di panel keamanan di Munich, mengatakan bahwa rudal buatan negaranya bersifat defensif. "China mengembangkan kemampuannya secara ketat sesuai dengan kebutuhan pertahanannya, dan tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain. Jadi kami menentang multilateralisasi INF," katanya. Ambisi yang dinyatakan China adalah memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat pada 2035, meningkatkan angkatan udara dan pelaksanaan teknologi baru, termasuk rudal jelajah berkecepatan sangat tinggi dan kecerdasan buatan. Menurut Institut Internasional untuk Studi Keamanan (IISS), yang berbasis di London, anggaran pertahanan China telah tumbuh hampir enam persen antara 2017 dan 2018.
Tag :

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…