Putuskan Tak Gunakan Jaringan 5G Buatan China

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Setelah Amerika Serikat dan Negara Uni Eropa menolak teknologi 5G milik perusahaan Nirkabel China, kini penyedia telekomunikasi seluler terbesar di Jepang, NTT Docomo, melarang Huawei untuk berpartisipasi dalam peluncuran jaringan 5G. Jun Sawada, presiden dan CEO NTT Docomo, telah mengkonfirmasi bahwa perusahaannya tidak akan membeli peralatan Huawei untuk jaringan 5G dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Jepang, Kyodo News, di Barcelona, Spanyol. Perusahaan Jepang tersebut berada di Kota Spanyol untuk turut ambil bagian dalam Kongres Seluler Dunia, Mobile World Congress, tahunan, yang dimulai pada 25 Februari dan berlangsung selama empat hari. Sawada menjelaskan alasan di balik keputusannya: Docomo kemungkinan bisa kehilangan keterlibatan bisnis dengan pemerintah AS dan perusahaan-perusahaan AS, sejak Amerika Serikat terus-menerus memperingatkan risiko keamanan dari produk Huawei dan sebagian besar menutup perusahaan tersebut memasuki pasarnya. Pemerintah AS telah mengatakan hubungan dekat antara Huawei dengan Beijing menyebabkan produk-produk perusahaan tersebut, termasuk peralatan jaringan 5G, rentan terhadap spionase oleh rezim Tiongkok. Sementara itu, Docomo memiliki rencana untuk mendirikan pusat penelitian di Lembah Silikon California pada bulan Juli, menurut Kyodo News. Malaysia memutuskan untuk saat ini tidak menggunakan teknologi 5G buatan China. Keinginan Huawei untuk membangun infrastruktur 5G di Malaysia dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara atas berbagai risiko informasi pribadi yang terekspos kepada orang luar. Ketua Dewan Penasihat Pemerintah Tun Daim Zainuddin mengatakan ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan mengenai fasilitas ini meskipun ia dapat memberikan kecepatan transfer data dan penyimpanan informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. "Kita harus berhenti dan mempertanyakan harga yang harus dibayar untuk fasilitas ini. Informasi ini bukan hanya apa yang kami bagikan secara pribadi, data tentang apa yang kami lakukan, ke mana kami pergi, apa yang kami beli, dan apa yang kami katakan dapat diambil dari perangkat harian biasa. "Apa dampak keamanan, pertahanan, pribadi, dan strategis dari teknologi ini yang dipimpin oleh Cina?" Katanya.
Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…