Tuntutan Subsidi oleh China, AS Mulai Melunak

Selasa, 16 Apr 2019 10:30 WIB

SURABAYAPAGI.com - Negosiator Amerika Serikat (AS) melunakkan tuntutannya kepada China terkait subsidi industri sebagai syarat untuk mencapai kesepakatan perdagangan. Pihak AS masih kesulitan untuk bisa membuat China menghentikan subsidi ke sejumlah sektor industri. Hal tersebut menandai mundurnya salah satu tujuan utama Amerika Serikat dalam pembicaraan perdagangan antara kedua negara. Dua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut sudah berada dalam perang dagang selama sembilan bulan terakhir. Kondisi ini telah menelan biaya hingga miliaran dolar bagi kedua negara, selain menyebabkan bergejolaknya pasar keuangan dunia. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif impor atas barang-barang Tiongkok senilai US$ 250 miliar untuk menekan China guna untuk mengakhiri sejumlah kebijakannya, termasuk soal subsidi industri. Washington menyebut kebijakan tersebut telah merugikan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan China yang menikmati subsidi. Masalah subsidi industri sendiri dinilai sangat sulit untuk mencapai kesepakatan. Beijing memberikan subsidi dan keringanan pajak kepada perusahaan milik negara dan sektor-sektor yang dipandang strategis untuk pembangunan jangka panjang. Namun dalam upaya untuk mengamankan kesepakatan dagang sekitar sebulan ke depan, para negosiator AS telah melunak soal tuntutan terkait subsidi ini. Mereka kini dan lebih berfokus pada bidang-bidang lain yang dianggap lebih mudah untuk dituruti pihak China. Seorang sumber menyebut fokus dari para negosiator AS saat ini misalnya saja untuk mengakhiri transfer teknologi secara paksa, meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual dan memperluas akses ke pasar China. “Bukannya tidak dibahas, tetapi kesepakatan soal subsidi industri tidak akan dibahas sangat rinci atau spesifik,” kata sumber tersebut. Sementara seorang perwakilan dari Gedung Putih menyebut negaranya harus memperhatikan kengototan China dalam pembicaraan kedua negara. “Kesepakatan yang membuat Presiden China Xi Jinping terlihat lemah bukanlah kesepakatan yang berharga untuknya. Sehingga kesepakatan apa pun yang bisa kita dapatkan, akan lebih baik," ujar dia. Sebelumnya China telah berjanji untuk mengakhiri subsidi industri dalam negeri yang bisa mendistorsi pasar. Namun China tetapi tidak memberikan rincian tentang bagaimana hal itu akan dilakukan.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Diduga Usai Santap MBG, 201 Siswa dari 3 Sekolah Kediri Alami Mual hingga Diare

Rabu, 29 Jul 2026 12:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kediri - Sebanyak ratusan siswa dari 3 sekolah di Kediri mengeluhkan gangguan kesehatan diduga usai menyantap makanan Program Makan Bergizi…

Wihadi Wiyanto Anggota Komisi XI DPR RI Dorong Perlindungan bagi Industri Legal dan Pemberantasan Rokok Ilegal

Rabu, 29 Jul 2026 12:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro – Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan pentingnya keberlangsungan industry hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (…

Berantas Judi Online, Kejari Surabaya Setor Rp9,05 Miliar Hasil Rampasan TPPU ke Kas Negara

Rabu, 29 Jul 2026 12:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mengeksekusi putusan pengadilan dengan menyetorkan uang sebesar Rp9.051.209.000 ke kas negara s…

Belum Penuhi Syarat, KKP Verifikasi Usulan Lahan Budidaya Ikan Tematik di Tulungagung

Rabu, 29 Jul 2026 12:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Menindaklanjuti usulan lahan program Budi daya Ikan Darat Tematik di Tulungagung, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan…

Dorong Ekonomi Daerah, Festival Ekraf di Probolinggo Libatkan Puluhan UMKM

Rabu, 29 Jul 2026 11:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Sebagai langkah strategis dalam mendorong perekonomian daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar)…

Dorong Produktivitas Petani, Pemkab Ponorogo Salurkan Alsintan ke 44 Poktan

Rabu, 29 Jul 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung percepatan swasembada pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…