Tokoh Ulama dan Wabup Jember Tolak People Power

Kamis, 16 Mei 2019 14:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Wacana gerakan rakyat atau people power yang memprotes dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 mendapat penolakan dari tokoh masyarakat di Kabupaten Jember. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief dan beberapa tokoh agama di Kabupaten Jember yang menyerukan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan persatuan. "Wacana people power dalam konteks pemilu sangat tidak tepat dan apabila terjadi gerakan rakyat, itu berarti melanggar hukum karena Indonesia adalah negara hukum," kata A. Muqit Arief kepada wartawan, Kamis 16 Mei 2019. Lebih lanjut Muqit juga mengajak masyarakat Jember untuk mewujudkan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga siapapun yang mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang mendistorsi bangsa dan negara, maka diimbau masyarakat tidak terpengaruh ajakan itu. "Kalau mengaku cinta NKRI tidak perlu ada people power dan kalau masih mengikuti gerakan rakyat yang dinilai tidak tepat itu berarti tidak cinta NKRI." Ujarnya. Menurut Muqit, people power tidak tepat dilakukan saat ini dan tidak semua rakyat Indonesia menghendaki gerakan tersebut yang dinilai melanggar, sehingga adanya perbedaan di masyarakat memerlukan langkah arif dan bijaksana dan jangan sekali-kali membantu hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa. "Saya imbau warga Jember agar tetap menjaga kerukunan dan tidak terpengaruh dengan isu people power karena kami bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partai politik semuanya sepakat untuk menjaga suasana tetap kondusif." Tandasnya. Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abdullah Syamsul Arifin yang mengatakan people powertidak perlu dilakukan karena bisa memecah belah bangsa persatuan bangsa dan selama ini proses demokrasi di Indonesia berjalan cukup baik. "Semua pihak harus menghargai dan mengapresiasi jerih payah penyelenggara pemilu untuk menerima hasil pemilu, selama tidak ada hal-hal dilanggar. Kalau ada kecurangan yang ditengarai, maka silakan disalurkan melalui jalur konstitusional seperti di MK," katanya.(Koes).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Motorola Luncurkan Perangkat Baru di Indonesia, Usung Fitur Kamera dan Audio Terbaru

Jumat, 08 Mei 2026 19:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Motorola Indonesia meluncurkan sejumlah perangkat baru yang menyasar pasar smartphone dan aksesori di Tanah Air. Produk yang d…

Polrestabes Surabaya Bongkar Joki UTBK-SNBT 2026, Libatkan Dokter hingga ASN

Jumat, 08 Mei 2026 18:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Polrestabes Surabaya membongkar praktik perjokian dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi N…

Gelar Dialog Stakeholder dengan Pelanggan Industri, Wujud Nyata PLN UIT JBM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 08 Mei 2026 18:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan terhadap pelanggan pada segmen industri, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM),…

Reses di Rungkut Tengah, Bambang Haryo Paparkan Program MBG dan Serap Aspirasi Warga

Jumat, 08 Mei 2026 18:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, dalam rangka kegiatan reses pada …

IBCA BFC MMA Kota Madiun Raih 14 Medali di Kejuaraan Jatim Piala Wali Kota Surabaya 2026

Jumat, 08 Mei 2026 18:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet IBCA BFC MMA Kota Madiun dalam ajang Kejuaraan IBCA MMA se-Jawa Timur Piala Wali Kot…

KPK Periksa Pegawai KAI Daop 7 Madiun, Dalami Dugaan CSR di Kasus Maidi ‎

Jumat, 08 Mei 2026 18:25 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait penyaluran dana corporate social responsibility (CS…