Koalisi BPN, Makin tak Solid

Jumat, 17 Mei 2019 08:58 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Benih-benih keretakan antar anggota koalisi BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Sandi, mulai merambah internal Gerindra antara Desmond J Mahesa dan Arief Puyuono. Bahkan Prabowo dinilai tidak konsisten oleh Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Suharto, mantan adik iparnya. Ini gejala internal partai Gerindra tidak solid Ketua Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang meminta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berani menolak hasil Pileg 2019, juga tidak hanya Pilpres. ‘’Ini meski dalam rekapitulasi sementara Gerindra masuk di 3 besar. Penolakan hasil Pileg risiko dari sikap Prabowo-Sandiaga yang menolak hasil Pilpres 2019 karena menuding ada kecurangan. Itu risiko, kalau berjuang itu bersama-sama merasakan kemenangan atau kekalahan, tidak menang sendiri," ungkap Picunang kepada wartawan, Kamis (16/5/2019). Menurut Picunang, Pilpres dan Pileg ada dalam satu paket Pemilu 2019. Ia menilai Prabowo-Sandi akan konsisten apabila menolak satu paket pemilu tersebut. "Kalau mau tolak hasil Pilpres, ya tolak hasil Pileg juga dong," tutur Picunang. Partai Berkarya Malah Dikritik Atas sikap Partai Berkarya yang meminta Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak total hasil penghitungan suara Pemilu 2019, Gerindra mengkritik. "Itu orang ngerti nggak sih sistem pemilu?" kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (16/5/2019). Habiburokhman mengatakan penghitungan suara pilpres dan pileg berbeda. Menurut dia, hasil pilpres dan pileg tidak bisa disamakan. "Sistem pemilunya kan beda antara pilpres dan pileg. Surat suara beda. Pihak yang berpartisipasi beda. Gimana coba," ujarnya. "Misal laporan-laporan kami kan terlapor bukan partai, tapi institusi yang menguntungkan paslon. Bukan berbicara soal partai. Coba saja cek ratusan laporan ke Bawaslu, bukan dispute antarpartai," lanjut Habiburokhman. Ia menyebut penggunaan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pilpres dan pileg berbeda. Demikian pula dengan formulir C1 pileg dan pilpres. "C1-nya kan beda antara pilpres dan pileg. DPT penggunaannya beda. Meski sama, tapi penggunaannya beda DPT pileg dan pilpres," ujar Habiburokhman. Jangan Bayar Pajak Sementara itu, Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang sebelumnya gegeran dengan elite Partai Demokrat, kini membikin sensasi baru yaitu mengajak para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tidak membayar pajak. Terutama bila Jokowi-Ma’ruf Amin memerintah Indonesia. "Arief Poyuono kan kesannya membakar gitu lho," kata Ketua DPP Partai Gerindra dan Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR, Desmond J Mahesa, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019). Gerindra, kata Desmond, tak bersifat membakar seperti apa. Gerindra selalu berusaha mempertimbangkan persatuan dan kesinambungan bangsa. Sifat membakar dari Poyuono yang dimaksud adalah saat Poyuono mengajak pendukung Prabowo untuk tak membayar pajak. Bahkan, Desmond menilai Poyuono sebetulnya cocok untuk menjadi bagian dari pendukug kubu penguasa Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan rival Prabowo. Soalnya, Poyuono selama ini dinilai merusak koalisi. Misalnya, Poyuono pernah mengusir Partai Demokrat dari koalisi. Puyuono Tebar Permusuhan Desmond, meminta Poyuono untuk lebih dewasa dan tak menebar permusuhan, apalagi permusuhan dengan sesama rekan koalisi. Prabowo dikatakannya tak pernah meninstruksikan sikap permusuhan. Namun Poyuono tak juga sadar meski pernah diberi sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-1). Namun Gerindra kini juga tak mau menghukum elitenya itu. "Kami tidak mau menghukum orang yang aneh-aneh. Kami menuntut orang ini sadar. Sudah dikirimi SP-1, sudah ditegur, tapi masih saja... Ini karena wataknya saja. Itu sudah diperingatkan," kata Desmond. Sebelumnya, Poyuono menyeru masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019. "Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5). n jk/erk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Motorola Luncurkan Perangkat Baru di Indonesia, Usung Fitur Kamera dan Audio Terbaru

Jumat, 08 Mei 2026 19:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Motorola Indonesia meluncurkan sejumlah perangkat baru yang menyasar pasar smartphone dan aksesori di Tanah Air. Produk yang d…

Polrestabes Surabaya Bongkar Joki UTBK-SNBT 2026, Libatkan Dokter hingga ASN

Jumat, 08 Mei 2026 18:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Polrestabes Surabaya membongkar praktik perjokian dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi N…

Gelar Dialog Stakeholder dengan Pelanggan Industri, Wujud Nyata PLN UIT JBM Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 08 Mei 2026 18:52 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sebagai wujud dukungan terhadap pelanggan pada segmen industri, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM),…

Reses di Rungkut Tengah, Bambang Haryo Paparkan Program MBG dan Serap Aspirasi Warga

Jumat, 08 Mei 2026 18:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi RW 5, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, dalam rangka kegiatan reses pada …

IBCA BFC MMA Kota Madiun Raih 14 Medali di Kejuaraan Jatim Piala Wali Kota Surabaya 2026

Jumat, 08 Mei 2026 18:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet IBCA BFC MMA Kota Madiun dalam ajang Kejuaraan IBCA MMA se-Jawa Timur Piala Wali Kot…

KPK Periksa Pegawai KAI Daop 7 Madiun, Dalami Dugaan CSR di Kasus Maidi ‎

Jumat, 08 Mei 2026 18:25 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pihak yang diduga terkait penyaluran dana corporate social responsibility (CS…