Label Halal Pada Produk Makanan dan Kedai di China Dihapus, Ini Tanggapan P

Rabu, 31 Jul 2019 17:01 WIB

SURABAYAPAGI.com - Tentang China yang merupakan rumah bagi 20 juta warga muslim, secara resmi menjamin kebebasan beragama. Ternyata tak sebebas apa yang dibicarakan. Rabu, China telah meluncurkan aksi yang menggemparkan penduduk China yang beragama muslim. Pasalnya China telah mengeluarkan ultimatum penghapusan logo atau label “halal” pada semua produk makanan, termasuk di dalam restoran atau kedai. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu pekerja kedai atau restoran. "Mereka mengatakan ini adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya China," kata manajer yang menolak menyebutkan namanya. Penghapusan label “halal” bukan tanpa alasan. Alasan tersebut mencakup perlawanan atas simbol-simbol Arab dilakukan sejak 2016, yang bertujuan untuk memastikan agama sesuai dengan arus utama budaya China. Kampanye ini juga mencakup penghapusan kubah gaya Timur Tengah di banyak masjid di seluruh negeri dengan pagoda gaya China. Tak hanya warga muslim yang merasa diintimidasi atas kampanye itu. Pihak berwenang juga telah menutup banyak gereja Kristen bawah tanah, dan menghancurkan beberapa gereja yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Perlu diketahui, sebelumnya China telah memberikan perhatian khususnya kepada umat muslim China atas kejadikan kerusahan yang menimpa warga muslim Uighur yang mayoritas beretnis China pada 2009. Beijing adalah rumah bagi setidaknya 1.000 toko dan restoran halal, menurut aplikasi pengiriman makanan Meituan Dianping. Restoran itu tersebar di seluruh kawasan muslim di Beijing serta di lingkungan lain. Tidak jelas apakah setiap restoran di Beijing telah diperintahkan untuk menutupi tulisan Arab dan simbol muslim. Seorang manajer di sebuah restoran yang masih memajang bahasa Arab mengatakan bahwa dia telah diperintahkan untuk menghapusnya tetapi sedang menunggu tanda barunya. Beberapa toko besar telah mengganti tanda-tanda mereka dengan istilah China untuk halal - "qing zhen". Sementara yang lain hanya menutupi simbol Arab dengan kaset atau stiker. Komite pemerintah Beijing untuk urusan etnis dan agama menolak berkomentar soal ini. Mereka hanya mengatakan perintah mengenai restoran halal adalah arahan nasional. Sementara sebagian besar pemilik toko mengatakan mereka tidak keberatan mengganti tanda-tanda itu. Namun, itu akan membingungkan pelanggan. "Mereka selalu berbicara tentang persatuan nasional, mereka selalu berbicara tentang China sebagai internasional. Apakah ini persatuan nasional?"

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dapodik dan Dana BOS Terhambat Imbas 21 Sekolah di Tulungagung Tanpa Kepala Sekolah

Rabu, 22 Apr 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tengah di landa dilema pasca banyaknya kekosongan jabatan Kepala…

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Medical Check Up Serentak, Pastikan Seluruh Pekerja dalam Kondisi Prima

Rabu, 22 Apr 2026 14:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berkomitmen penuh dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para pekerjanya.…

Dukung Sektor Pertanian, Pemkab Sumenep Sediakan Penyertaan Modal

Rabu, 22 Apr 2026 13:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Dalam rangka mendukung pengembangan usaha sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menyediakan bantuan…

Kasus Tahan Ijazah Kembali Muncul, SBMR: Perusahaan Bisa Dipidana ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:44 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, MADIUN — Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono, menegaskan dugaan penahanan ijazah eks karyawan CV sukses jaya abadi tidak dap…

DPRD Soroti Kinerja OPD Kota Madiun, Sejumlah Target LKPJ 2025 Tak Tercapai ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:40 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - DPRD Kota Madiun mencatat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum memenuhi target kinerja dalam Laporan Keterangan P…