9 Poin Sorotan KPK

Minggu, 08 Sep 2019 17:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, -Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan saat ini KPK sedang berada di ujung tanduk, hal ini dikarenakan dengan munculnya inisiatif DPR terkait revisi undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Agus membeberkan 9 poin dalam draf revisi UU tersebut yang bakal melemahkan dan bahkan melumpuhkan KPK secara lembaga dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sembilan poin tersbut di antaranya : Terancamnya independensi KPK, (KPK tidak disebut lagi Lembaga independent yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK dijadikan Lembaga pemerintahan pusat, Pegawai KPK dimasukkan dalam kategori ASN) Dibatasinya dan dipersulitnya penyadapan, (penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas yang dipilih oleh DPR dan menyampaikan laporaannya kepada DPR setiap tahunnya, Penyadapan diberikan batas waktu 3 bulan. Padahal dari pengalaman KPK menangani kasus korupsi, proses korupsi yang canggih akan membutuhkan waktu yang lama dengan persiapan yang matang. Aturan ini tidak melihat kecanggihan dan kerumitan kasus korupsi yang terus berkembang) Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, (DPR memperbesar kekuasaannya yang tidak hanya memilih Pimpinan KPK tetapi juga memilih Dewan Pengawas) Dibatasinya sumber penyelidik dan penyidik, (penyelidik KPK hanya berasal dari Polri, sedangkan Penyidik KPK berasal dari Polri dan PPNS yang mana hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bagi KPK dpaat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri) Penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, (hal ini beresiko mereduksi independensi KPK dalam menangani perkara dan berdampak semakin besarnya prosedur yang harus ditempuh sehingga akan memperlambat penanganan perkara) Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, (pengambilalihan perkara hanya bisa dilakukan untuk proses penyelidikan dan KPK tidak bisa lagi mengambil alih penuntutan sebagaimana sekarang diatur di pasal 9 UU KPK) Kewenangan-kewenangan startegis pada proses penuntutan dihilangkan, (pelarangan ke luar negeri, meminta keterangan perbankan, menghentikan transaksi keuangan yang terkait korupsi, meminta bantuan Polri dan Interpol) Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas, (Posisi KPK direduksi hanya melakukan kooordinasi dan supervise).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Semarak HUT ke-108 Kota Mojokerto, Warga Prajurit Kulon Gelar Senam Bersama

Sabtu, 13 Jun 2026 12:36 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Semangat hidup sehat mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-108 Kota Mojokerto melalui kegiatan Senam Bersama yang digelar K…

Pelepasan Murid SMP Negeri 1 Jabon Angkatan ke-41 tahun 2026

Sabtu, 13 Jun 2026 10:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Acara pelepasan Murid SMP Negeri 1 Jabon Sidoarjo kelas IX angkatan ke-41 tahun 2026 depan halaman sekolah oleh Kepala SMP Negeri 1…

1000 Pramuka Garuda Kota Kediri Dilantik, Mbak Vinanda Tekankan Pembentukam Karakter Generasi Muda

Jumat, 12 Jun 2026 20:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Kediri menggelar kegiatan Seleksi dan Pelantikan Pramuka Garuda tingkat Penggalang, P…

Pertegas Visi Kota Agamis, Ini Langkah Tegas Mbak Wali Berantas Peredaran Miras Ilegal di Kota Kediri

Jumat, 12 Jun 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Menjelang peringatan 1 Muharram yang lekat dengan momen malam 1 Suro, Pemerintah Kota Kediri mengambil langkah agresif untuk menjaga…

Didorong Permintaan AMDK, Kinerja Emiten Kemasan Plastik Menguat di Awal 2026

Jumat, 12 Jun 2026 18:54 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Asia Pramulia Tbk mencatat pertumbuhan kinerja pada awal 2026 di tengah prospek positif industri kemasan plastik nasional yang d…

Cari Solusi Eks Tanah Ganjaran Sumur Welut, DPRD Surabaya Minta Pemkot Hadir Beri Manfaat untuk Warga

Jumat, 12 Jun 2026 18:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ruilslag yang t…