Tawarkan Program Agraria, Notaris ini Ingin Rebut Rekom PDI- P di Kabupaten

Kamis, 12 Sep 2019 22:33 WIB

SURABAYA.COM, Kediri - Banyak calon Bupati Kediri yang mendaftar di PDI-P untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 mendatang. Namun dari semua calon yang mendaftra hanya satu calon yang memiliki baground notaris yakni Habib, SH. Saat mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor PDI-P, Habib mengaku ingin menyukseskan program yang dimilikinya. Dengan programnya itu ia berusaha merebut rekom partai berlogo banteng hingga ke DPP. “Insya Allah saya sudah niat dan berketad bulat untuk mengajukan penjaringan bakal calon Bupati Kediri lewat PDIP. Saya akan memperjuangkan rekom PDIP,” tegas Habib, Kamis (12/9/2019). Habib mengaku, Kabupaten Kediri harus ada perubahan. Sejumlah konsep sudah dibuat dalam visi misinya untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun depan. “Harapan kita Kediri ada perubahan, lebih baik dan maju, saya membuatkan konsep revolusi agraria di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri akan kita buat kota perdagangan kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya,” tandasnya. Seperti apa konsep revolusi agrarian yang menjadi gagasan Habib? Dirinya berjanji, apabila terpilih sebagai Bupati Kediri periode 2020-2025, pada tahun pertama akan mensertifikatkan seluruh tanah di Kabupaten Kediri. Tidak terkecuali perkebunan dan perhutani. “Karena saat sengketa, maka lahan itu tidak produktif. Nanti, akan kita rangkul teman-teman dari TNI dan Polri. Karena di dalam hukum kita dilarang menelantarkan tanah. Saya sebagai pakar Agraria Indonesia, saya melihat di Kediri, selama ini perhutani kita belum dikelola secara maksimal,” bebernya. Menurut Habib, pengurusan sertifikat tanah massal tersebut tidak akan membebani masyarakat. Sebab, seluruhnya akan dibiayai oleh APBD dan juga Dana Desa. Sementara, apabila ada tanah yang berstatus sengketa, pihaknya bakal memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. “Setifikat tanah akan kita gratiskan. Kita biayai dari APBD, dan juga bisa dari dana desa yang kita sinergikan,” imbuh Habib. Konsep Revolusi Agraria tersebut, menurut Habib, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo. Sementara optimalisasi pengelolaan tanah tersebut merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dimana, telah ada yurisprudensi berdasarkan kepurusan Mahkamah Konstituti, apabila hak Negara menguasai ada lima. Sementara itu, PDIP Kabupaten Kediri masih menunggu kandidat lain untuk mendaftar hingga mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan. Sebab penutupan penjaringan ini baru 14 September 2019, pukul 00.00 WIB. Can

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pemkab Sidoarjo Dukung Penuh SE 2026, Sebanyak 1.452 Petugas Siap Lakukan Pendataan

Kamis, 11 Jun 2026 14:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat…

Kenaikan BBM hampir Rp4 Ribu, Pengendara di Trenggalek Mulai Tinggalkan Pertamax dan Beralih ke Pertalite

Kamis, 11 Jun 2026 13:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Heboh fenomena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026, membuat sejumlah…

Pimpin Kembali DPC PKB Lamongan, Abdul Ghofur Catatkan Rekor Hattrick

Kamis, 11 Jun 2026 13:54 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - H. Abdul Ghofur kembali terpilih menjadi ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lamongan,…

Keindahan Alam Air Terjun Grobogan Sewu, Cocok untuk Pelepas Penat Sehari-hari

Kamis, 11 Jun 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Keindahan alam yang eksotis dan suasana yang menenangkan membuat Air Terjun Grobogan Sewu, terletak di Desa Wonocoyo, Kecamatan…

Lumpur Lapindo Nyaris Sentuh Bibir Tanggul, Warga Sekitar Mulai Ketar-ketir Cemas

Kamis, 11 Jun 2026 13:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Seiring meningkatnya volume air dan lumpur di sekitar tanggul Lumpur Lapindo, Sidoarjo, yang kini hampir menyentuh bibir tanggul…

BPKAD Usulkan Kenaikan Gaji Ribuan PPPK Paruh Waktu di Tulungagung

Kamis, 11 Jun 2026 13:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Menindaklanjuti kondisi 5.400-an gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Tulungagung yang hanya…