Tawarkan Program Agraria, Notaris ini Ingin Rebut Rekom PDI- P di Kabupaten

Kamis, 12 Sep 2019 22:33 WIB

SURABAYA.COM, Kediri - Banyak calon Bupati Kediri yang mendaftar di PDI-P untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 mendatang. Namun dari semua calon yang mendaftra hanya satu calon yang memiliki baground notaris yakni Habib, SH. Saat mengembalikan formulir pendaftaran di Kantor PDI-P, Habib mengaku ingin menyukseskan program yang dimilikinya. Dengan programnya itu ia berusaha merebut rekom partai berlogo banteng hingga ke DPP. “Insya Allah saya sudah niat dan berketad bulat untuk mengajukan penjaringan bakal calon Bupati Kediri lewat PDIP. Saya akan memperjuangkan rekom PDIP,” tegas Habib, Kamis (12/9/2019). Habib mengaku, Kabupaten Kediri harus ada perubahan. Sejumlah konsep sudah dibuat dalam visi misinya untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri tahun depan. “Harapan kita Kediri ada perubahan, lebih baik dan maju, saya membuatkan konsep revolusi agraria di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri akan kita buat kota perdagangan kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya,” tandasnya. Seperti apa konsep revolusi agrarian yang menjadi gagasan Habib? Dirinya berjanji, apabila terpilih sebagai Bupati Kediri periode 2020-2025, pada tahun pertama akan mensertifikatkan seluruh tanah di Kabupaten Kediri. Tidak terkecuali perkebunan dan perhutani. “Karena saat sengketa, maka lahan itu tidak produktif. Nanti, akan kita rangkul teman-teman dari TNI dan Polri. Karena di dalam hukum kita dilarang menelantarkan tanah. Saya sebagai pakar Agraria Indonesia, saya melihat di Kediri, selama ini perhutani kita belum dikelola secara maksimal,” bebernya. Menurut Habib, pengurusan sertifikat tanah massal tersebut tidak akan membebani masyarakat. Sebab, seluruhnya akan dibiayai oleh APBD dan juga Dana Desa. Sementara, apabila ada tanah yang berstatus sengketa, pihaknya bakal memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut. “Setifikat tanah akan kita gratiskan. Kita biayai dari APBD, dan juga bisa dari dana desa yang kita sinergikan,” imbuh Habib. Konsep Revolusi Agraria tersebut, menurut Habib, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo. Sementara optimalisasi pengelolaan tanah tersebut merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dimana, telah ada yurisprudensi berdasarkan kepurusan Mahkamah Konstituti, apabila hak Negara menguasai ada lima. Sementara itu, PDIP Kabupaten Kediri masih menunggu kandidat lain untuk mendaftar hingga mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan. Sebab penutupan penjaringan ini baru 14 September 2019, pukul 00.00 WIB. Can

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…