UU Sapu Jagat, Menaker Bantah Hilangnya Pesangon

Selasa, 14 Jan 2020 22:20 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Pada Pemerintah Jokowi-Ma’ruf kini masih merancang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja klaster ketenagakerjaan. Hingga saat ini, sejumlah rumor atas pembahasan undang-undang sapu jagat tersebut terus berkembang salah satunya terkait penghapusan pesangon. Aspek ketenagakerjaan termasuk dalam 11 klaster di Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law. Kemudian, dalam penyusunan berkas Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut, muncul dugaan pesangon untuk tenaga kerja dihilangkan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun membantah isu tersebut. "Enggak. Enggak benar pesangon dihilangkan," kata Ida usai menghadiri acara SIAPP82 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Dirinya mengakui dalam RUU tersebut memang pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya, yang juga mengatur pesangon di pasal-pasalnya. Namun, ia menegaskan bahwa instrumen pesangon akan tetap diberlakukan. "Klaster ketenagakerjaan di omnibus law itu terkait dengan UU nomor 13," ujar dia. Saat ini, Ida mengatakan, pihaknya masih terus menerima saran dan juga mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja. "Kita masih harus banyak mendengar, kita memastikan bahwa yang kita rumuskan adalah seimbang antara kepentingan pekerja dan penerima kerja," pungkasnya. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak keras RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut. Pasalnya, menurut informasi Iqbal, dalam RUU tersebut pesangon akan dihilangkan dan diganti dengan tunjangan PHK yang besarnya hanya setara 6 bulan upah. Sedangkan, dalam UU nomor 13 tahun 2003 besaran pesangon bagi korban PHK yaitu maksimal 9 bulan dan dapat dilipat gandakan untuk jenis PHK tertentu. "Ya kan ini artinya terjadi pengurangan. Karena kan di dalam UU 13/2003 yang sekarang berlaku, disebut nilai pesangon itu pada pasal 156, buat kita yang sudah bermasa kerja 8 tahun ke atas dapat pesangon 9 Bulan. Nah, kalau dia mau hanya disamaratakan jadi 6 bulan berarti kan terjadi pengurangan jadi hanya 1/3 nya saja," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2019).

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Gelar Recovery Air Bushing 500 kV di GISTET Paiton, PLN Perkuat Keandalan untuk Stakeholder Strategis

Sabtu, 11 Apr 2026 21:00 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo - PLN kembali menunjukkan respons cepat, sigap, dan terukur dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Jawa Timur, khususnya pada…

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …