Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Baru Tarif Energi

Kamis, 06 Feb 2020 20:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta – Aturan untuk tarif pembangkit listrik menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan segera dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada paruh pertama 2020. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengaku saat ini pemerintah masih menyusun aturan yang nantinya akan berbentuk peraturan presiden tersebut. "Kami sedang menyusun aturan soal tarif EBT. Targetnya semester satu tahun ini," kata Rida di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2). Rida menjelaskan, pembuatan aturan baru tentang tarif EBT tersebut bertujuan untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi. Skema tarif baru yang dicanangkan adalahfeed in tarif yang berdasarkan perhitungan harga biaya produksi EBT. Diketahui, perhitungan harga pembangkit listrik EBT saat ini dibuat berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) daerah yang ditetapkan PT PLN (Persero). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, skema tersebut nyatanya dinilai membuat harga tarif listrik meningkat dan tidak ekonomis. Akibatnya, investor pun semakin enggan untuk mengembangkan pembangkit EBT. Diharapkan, dengan tarif yang tak lagi dibuat sesuai BPP di daerah tersebut, Indonesia dapat kembali meningkatkan investasi dan memicu para investor untuk berinvestasi dalam mengembangkan pembangkit EBT. Rida pun mengaku, aturan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). "Salah satu (tujuan)-nya, untuk mencapai bauran energi, dan investasi di ketenagalistrikan. Ini nanti akan dalam bentuk Perpres," jelasnya. Rida mengatakan pemerintah optimis skema tarif yang baru tersebut dapat mendorong tergeraknya pembangkit EBT ke depan. Terlebih, ia menyebut rencana pemerintah lainnya, untuk memberikan insentif kepada para investor yang memiliki komitmen dalam pembangunan pembangkit listrik EBT. Hal tersebut dilakukan untuk memicu ketertarikan para investor, dan juga mempercepat pengembalian modal pembangunan. "Pak menteri kasih insentif yang besar agar investor dapat modal kembali lebih cepat, baru nanti PLN yangtakeover. Itu yang lagi kami kerjakan," pungkasnya.JK02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Gelar Recovery Air Bushing 500 kV di GISTET Paiton, PLN Perkuat Keandalan untuk Stakeholder Strategis

Sabtu, 11 Apr 2026 21:00 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo - PLN kembali menunjukkan respons cepat, sigap, dan terukur dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Jawa Timur, khususnya pada…

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …